Fakta yang mengejutkan bahwa tidak sedikit Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Al-Qatif selama bertahun-tahun bekerja tetapi tidak memiliki izin tinggal. Padahal mereka berangkat secara prosedural, melalui agen penempatan PMI resmi, bahkan harus mengeluarkan modal puluhan juta.
Bayangkan, selama itu pula mereka tidak memiliki akses untuk berobat jika sakit, tanpa pelindungan resiko bekerja, dan tidak memungkinkan mentransfer uang hasil kerjanya ke Indonesia.
Posisi lemah demikian, ditambah lagi bekerja tidak berdasar Perjanjian Kerja (PK); kurang jam istirahat, waktu libur dikebiri, kerja lembur tidak dibayar semestinya, jam bekerja tidak mematuhi aturan yang berlaku dan seterusnya…..
Bagaimana kondisi mereka selama ini? Bagaimana mereka menuntut hak-haknya? Kepada siapa mereka semestinya meminta bantuan pelindungan? Sudahkah mereka berusaha melakukan yang terbaik? Apa kesan dan pengalaman mereka selama ini mengadu ke pemerintah Indonesia?
Wawancara spesial bersama Ketua dan Sekretaris Ikatan Keluarga Migran Indonesia (IKMI) Al-Qatif.[]
