Sebuah media online menulis: “Dari sejumlah data yang dihimpun dari berbagai sumber, terlihat tren peningkatan jumlah warga atheis di Arab Saudi.”

Laporan ini tidak membedakan antara penduduk yang berwarga negara Arab Saudi dan warga pendatang (ekspatriat) yang tinggal di Arab Saudi.

Tiba-tiba disimpulkan “banyak warga Arab Saudi yang berbondong-bondong mengklaim diri mereka Atheis.” Yang lebih mengherankan, klaim bahwa “pandangan itu dikarenakan kecewa akan aturan di tempat mereka tinggal.”

Semua laporan berita di atas kembali kepada satu sumber yang sama: “jajak pendapat Gallup International pada 2012,” ya, jajak pendapat pada tahun 2012. Mengapa baru diramaikan di 10 hari terakhir Ramadan? Bukankah umat Islam semestinya disibukkan dengan ibadah mencari Lailatul Qadr?

Yang pasti, tidak ada informasi lain kecuali yang dikutip sebagai “jajak pendapat” pada tahun lalu. Apalagi tidak disebutkan jajak pendapat dilakukan melalui media apa, yang didata warga pribumi Saudi atau ekspatriat.

Agar terkesan ilmiah, maka dikutip “Data Agama Dunia pada 2020 dari Universitas Boston” yang menyatakan populasi di Arab Saudi mencakup sekitar 31,5 juta Muslim, 2,1 juta Kristen, 708 ribu Hindu, 242 ribu atheis atau agnostik, 114 ribu Buddha, dan 67 ribu Sikh.

Penulis laporan tersebut tidak jujur menyampaikan bahwa berbagai macam agama terdapat di Arab Saudi karena sekitar 38% penduduknya adalah warga asing (ekspatriat) yang mencari nafkah di Biladul Haramain.

Dan yang lebih penting lagi, kebebasan beragama bagi warga asing di Saudi tidak berarti diizinkan pula untuk menyebarkan ajarannya selama mereka tinggal di wilayah Arab Saudi. Oleh karenanya, tidak akan ditemukan gereja, kuil atau tempat ibadah selain masjid di Arab Saudi.

BACA: Hukum hadd Arab Saudi Terhadap Warganya yang Murtad

Termasuk laporan yang menyesatkan adalah alasan bahwa “banyak warga Arab Saudi yang memilih untuk menjadi Atheis atau agnostik karena disebut-sebut kecewa akan aturan di tempat mereka tinggal.”

Karena “disebut-sebut,” membuktikan bahwa “obrolan di warung kopi” telah dijadikan dasar kesimpulan yang mengada-ada.

Bagi yang berteman dan bergaul dengan warga Saudi, mudah sekali mendapati betapa mereka sangat mencintai Raja dan Putra Mahkota serta para pemimpinnya. Mereka justru bangga, mendukung dan terang-terangan membela setiap kebijakan pemerintahnya yang selama ini berpihak kepada rakyatnya.

Bagaimana tidak, pendidikan sekolah hingga pasca doktoral atau setinggi apapun, menjadi peneliti keluar negeri, hingga pengkaderan astronot untuk ke luar angkasa pun semua biaya ditanggung pemerintahnya.

Kerajaan Arab Saudi bertanggung jawab terhadap kesejahteraan warganya, terutama untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, lowongan pekerjaan dan jaminan hari tua atau pensiun. Sistem welfare state yang telah lama berjalan, justru menarik banyak warga asing yang menginginkan jadi warga negara Saudi.

Ini termasuk ulamanya, tidak segan-segan membela pemimpinnya di Kerajaan. Kepedulian negara terhadap Islam dan ulamanya dibuktikan dengan gaji rutin untuk imam, khatib dan muadzin di seluruh masjid di wilayah Saudi. Dan masih banyak lagi yang tidak mungkin dirinci di sini.

Supremasi hukum pun berjalan tegas, “tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.” Putra Mahkota Muhammad bin Salman sendiri telah menegaskan bahwa tidak ada satupun, baik pangeran, menteri atau pejabat tinggi yang kebal dari hukum.

Simak pengalaman Kibar Ulama Syaikh Abdullah Al-Mani mengisahkan independensi peradilan di Arab Saudi: