Turki adalah salah satu penyebab krisis Teluk, dan juga salah satu penerima manfaat terbesar darinya.

Memang benar, KTT ke-41 Dewan Kerjasama Teluk (GCC), yang diadakan di Arab Saudi, hari ini, adalah “KTT bersejarah par excellence“, seperti yang dideksripsikan Anwar Gargash, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab.

Itu bukan hanya karena KTT ini mengakhiri hampir empat tahun krisis diplomatik antara negara-negara GCC, yang terpanjang dalam sejarah.

Tetapi juga, karena ini terjadi pada saat negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) mengatur ulang prioritas mereka dan menilai kembali aliansi mereka, sehubungan dengan kemenangan Joseph Biden dengan pemilihan presiden AS, pada bulan November.

Sebagian besar negara MENA mencoba untuk mendahului langkah-langkah spekulasi Pemerintahan AS yang baru pada beberapa masalah utama yang menjadi perhatian dalam kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah.

Seperti demokratisasi dan hak asasi manusia, ancaman Iran, meningkatnya pengaruh Rusia, dan pengaruh Turki di negara-negara Arab tertentu.

Para pengamat dari seluruh dunia, tidak hanya di kawasan Arab, sangat menantikan hasil dari KTT GCC ke-41 ini, khususnya mengenai isu rekonsiliasi antar negara GCC.

Selama hampir empat tahun, negara-negara GCC; Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain, bersama dengan negara non-GCC Mesir, diberi label oleh media sebagai “kuartet Arab.”

Mereka menerapkan blokade diplomatik dan ekonomi di negara tetangga Qatar, dalam upaya untuk mengendalikan kebijakan luar negerinya yang cacat, yang merusak keamanan nasional di sebagian besar negara di kawasan.

Pertemuan pendahuluan KTT menyepakati bahwa blokade yang diberlakukan di Qatar akan dibuka sebagai langkah pertama menuju rekonsiliasi penuh.

Padahal, Qatar tidak bersedia memenuhi tiga belas syarat yang sebelumnya ditetapkan oleh negara-negara yang memboikot.

Termasuk memutus hubungan diplomatik dengan Iran dan menghentikan kerja sama militer dengan Turki serta menghapus pangkalan militer Turki di Qatar.

Ironisnya, boikot kuartet Arab terhadap Qatar, selama empat tahun terakhir, menyebabkan penguatan hubungan militer, diplomatik, dan komersial Qatar dengan Iran dan Turki.

Turki adalah salah satu penyebab krisis Teluk, dan Turki juga salah satu penerima manfaat terbesar darinya.

Selain kehadiran militer Turki di kawasan Teluk, yang dimungkinkan oleh Qatar, rezim Erdogan telah mendapat banyak keuntungan dari pendanaan Qatar untuk ambisinya yang ekspansionis di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA).

Misalnya, Kementerian Pertahanan Qatar adalah mitra dan pemberi dana bagi pasukan militer Turki dan milisi tentara bayaran yang berafiliasi di Libya, sejak intervensi militer Turki di Libya, pada Desember 2019, di bawah payung pemberian dukungan kepada Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA), di Tripoli.

Qatar juga telah memompa uang dalam jumlah besar untuk menyelamatkan ekonomi Turki dari kehancuran, karena kebijakan pemerintah yang gagal, tahun lalu.

Pada Mei 2020, Qatar menyetor 10 miliar dolar ke Bank Sentral Turki, sebagai bagian dari apa yang diumumkan pada saat itu sebagai kesepakatan pertukaran mata uang dengan Qatar.

Di atas semua itu, investasi Qatar yang sangat besar di sektor militer Turki.

Pada November, oposisi parlemen Turki mengecam Kementerian Pertahanan, Hulusi Akar, atas pembelian 49,9% saham Qatar di pabrik nasional Turki yang memproduksi tank Altay, senilai 20 miliar dolar.

Namun demikian, Turki adalah negara pertama, mungkin di seluruh dunia, yang memuji rekonsiliasi Teluk.

Segera setelah Arab Saudi mengumumkan dibukanya perbatasan laut dan darat dengan Qatar, Kementerian Luar Negeri Turki mengeluarkan pernyataan menyambut berakhirnya krisis Teluk dan menegaskan posisi Turki sebagai “mitra strategis bagi negara-negara GCC, yang mendukung dan bekerja untuk keamanan dan stabilitas kawasan Teluk. “

Sikap baru Turki yang bersahabat terhadap negara-negara Teluk Arab sangat kontras dengan tindakan Turki di kawasan tersebut.

Selama lebih dari enam tahun, Turki condong ke Qatar, Iran dan organisasi Islam non-negara yang mereka sponsori, dengan mengorbankan hubungan strategisnya dengan para pemain terpenting di kawasan Teluk; yaitu Saudi dan UEA.

Salah satu contoh pada Agustus lalu, permusuhan eksplisit Turki terhadap UEA, ketika Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar, dalam sebuah wawancara dengan TV Qatar Al-Jazeera, mengancam akan “meminta pertanggungjawaban UEA di tempat dan waktu yang tepat.”

Sikap ini sebagai reaksi atas pendirian UEA di beberapa titik di kawasan yang menggagalkan intervensi politik dan militer Turki, seperti yang terjadi di Libya, saat ini, misalnya.

Turki juga memicu kampanye negatif media tentang pembunuhan jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi, pada 2018. Turki berupaya mengubah opini publik internasional terhadap putra mahkota Saudi yang baru, Muhammad bin Salman.

Namun, tampaknya Turki, seperti semua negara lain di kawasan ini, sekarang mengatur ulang prioritasnya dan menyelaraskan kembali hubungannya dengan negara-negara tetangga, sehubungan dengan sikap oposisi yang dinyatakan oleh Administrasi AS yang baru terhadap rezim Erdogan.

Kebijakan luar negeri Turki yang baru diadopsi didorong oleh kecenderungan Turki untuk meninggalkan sekutunya Iran.

Pada bulan terakhir tahun 2020, Turki mengirim beberapa sinyal tidak langsung ke Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya, tentang kesediaannya untuk berpihak pada Iran.

Secara bersamaan, Turki mulai memperbaiki hubungannya dengan Arab Saudi, setelah KTT G20, pada bulan Desember, untuk mengakhiri bertahun-tahun politik tit-for-tat antara keduanya.

Singkatnya, Timur Tengah dan Afrika Utara, kawasan yang berkobar dengan konflik abadi, sedang menyaksikan tahap transformasi kritis, di mana segala sesuatu sedang diatur ulang.

Baik itu di dalam negara, antar negara kawasan, dan antara kawasan dan dunia.

Turki, karena lokasi geografisnya dan perluasan kekuatan militernya, diharapkan memainkan peran penting dalam mengelola yang memengaruhi masa depan politik dan ekonomi negara-negara MENA.

Turki juga bisa mendapatkan keuntungan dari transformasi yang diharapkan ini untuk menyelesaikan beberapa masalah lama yang terkait atau bergantung pada negara-negara MENA, seperti konflik delaminasi maritim di Mediterania timur, krisis historis dengan Kurdi di Suriah dan Irak, dan ancaman terorisme di perbatasan selatannya.

Keberhasilan Turki dalam memanfaatkan peluang ini tergantung pada penyelarasan politik luar negerinya dengan kepentingan para pemain utama di MENA, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir.

Itu termasuk memperbaiki perpecahan politik dengan negara-negara ini, serta menghentikan dukungan kepada organisasi politik Islam, seperti Ikhwanul Muslimin, yang Turki berikan kepada anggotanya tempat yang aman, sejak mereka melarikan diri dari Mesir, pada 2013. (millichronicle)

*) Pertama kali diterbitkan oleh Liberal Democracy Institute, ditulis oleh Dalia Ziada, Direktur Institut Demokrasi Liberal. Dia menulis tentang Militansi dan Islamisme, dan isu MENA. Akun twitternya @DaliaZiada.