Tidak dengan Amerika Serikat (AS), Arab Saudi diam-diam mengembangkan program rudal balistik bekerja sama dengan pemerintah Cina. Demikian laporan CNN terbaru yang dikutip portal berita online berbahasa Arab mz.
Kabar terbaru yang isunya mulai santer semenjak Januari ini, kini menjadi pembahasan panas di Kongres AS, mengingat AS menolak adanya pengembangan rudal di Timur Tengah.
Partai oposisi pemerintahan Donald Trump, Demokrat, bertambah geram karena informasi intelijen produksi rudal balistik di Saudi, diketahui dari sumber di luar pemerintah.
Pada Januari lalu, Washington Post sempat menerbitkan foto-foto yang diklaim sebagai pabrik yang memproduksi rudal balistik di dalam pangkalan udara di Al-Dawadmi, barat daya ibu kota Saudi, Riyadh.
Para ahli yang melihat foto lokasi tersebut mengatakan bahwa teknologi yang digunakan mirip dengan teknologi yang diproduksi Cina. Sementara citra satelit terbaru yang diungkap CNN pada 14 Mei, menunjukkan aktivitas yang serupa di pabrik tersebut.
Meskipun Arab Saudi merupakan negara yang ikut dalam Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan tidak berminat memilikinya, laporan CNN menduga sebagai langkah awal pengembangan senjata nuklir di masa mendatang.
Terutama, Arab Saudi telah melakukan pembelian rudal balistik selama beberapa dekade dari Cina, yang dikenal sebagai kesepakatan “Riyahu al-Syarq.”
Kerja sama militer dua negara tersebut dirancang oleh mantan Duta Besar Saudi untuk AS, Putra Mahkota Bandar bin Sultan, sejak tahun 2007 yang telah membuat marah AS pada waktu itu.
Hal ini diperkuat lagi dengan statemen Putra Mahkota Muhammad bin Salman pada Maret 2018, bahwa jika Iran mengembangkan senjata nuklir, Riyadh akan mengikutinya.
Ketika dikonfirmasi CNN, Badan Intelijen Pusat Amerika (CIA) menolak mengomentari informasi ini, demikian pula juru bicara Kedutaan Besar Saudi di Washington juga menolak berkomentar.
Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Arab Saudi dan Cina merupakan mitra strategis di semua bidang, termasuk penjualan senjata, dan kerja sama ini selama tidak melanggar hukum internasional. jll-mz