Paska keputusan Menteri Agamar RI, Yaqut Cholil Qoumas, bahwa pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia untuk musim tahun ini, nyinyiran netizen bertambah ramai di media sosial.

Di antara komentar yang viral: “Sebuah negara berpenduduk muslim terbesar dan jamaah haji terbanyak di dunia Indonesia konon tak dapat kuota haji tahun ini.”

Senada dengan itu, ada juga yang menulis: “Indonesia negara Islam terbesar gak masuk daftar negara untuk kuota haji… Ironi banget… Entah siapa yang salah.. tapi sangat Ironi banget.”

Yang lebih serius, diviralkan penilaian bahwa “ketidak profesionalnya pemerintah Indonesia tidak mampu memberangkatkan ibadah haji tahun 2021.”

Untuk menguatkan tuduhan tersebut, dilampirkan berita di antaranews bahwa “di saat negara tetangga malah mendapat tambahan kuota, ini menunjukan komunikasi yg buruk, management yang buruk dan utamanya tidak mampu memegang amanah UMAT!”

Nyinyir dan tuduhan di atas sebenarnya lahir dari ketidakpercayaan sebagian orang terhadap pemerintah Indonesia, sebagai penetap kebijakan. Di saat yang sama netizen tidak paham apa yang dikomentarinya.

Padahal, Kerajaan Arab Saudi belum mengeluarkan keputusan apapun terkait pelaksanaan musim haji tahun ini. Jika hal tersebut saja belum diputuskan, apalagi pembagian kuota haji bagi setiap negara dunia.

Hal ini dipertegas oleh Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel: “Saya tegaskan belum ada pengumuman resmi KSA terkait pelaksanaan Ibadah Haji apalagi terkati masalah kuota haji. Keputusan urusan pelaksanaan Haji akan diputuskan oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Saud.”

Adapun sempat muncul kuota yang dibatasi hanya 60 ribu adalah bersumber dari Surat Edaran Kemenkes Saudi terkait protokol ibadah haji 1442 H. Dan Dubes Agus memastikan bahwa dokumen yang beredar itu bukan dokumen resmi.

Dubes Agus saat diwawancarai TV One menegaskan “sampai detik ini, sampai wawancara ini, belum ada informasi, pengumuman resmi dari Kerajaan Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 ini.”

“Dan juga belum ada pembahasan kuota haji, artinya teknis pelaksanaan haji belum diumumkan, apalagi masalah kuota,” tambah Dubes Agus.

Dari informasi ini jelas bahwa tidak ada hubungan pembatalan pemberangkatan jamaah haji Indonesia dengan kuota, karena alasan pembatalannya sebenarnya telah jelas disampaikan Menag RI.

“Karena masih pandemi dan demi keselamatan jemaah, Pemerintah memutuskan bahwa tahun ini tidak memberangkatkan kembali jemaah haji Indonesia,” tegas Menag dalam telekonferensi dengan media di Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Lantas, bagaimana dengan kuota Malaysia, yang justru mendapat tambahan 10 ribu orang?

Penambahan tersebut merupakan salah satu hasil dari pertemuan lawatan resmi Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin awal Maret lalu.

Jika Malaysia baru mendapatkan bonus kuota haji tahun ini, maka Indonesia justru telah mendapatkan terlebih dulu pada April tahun lalu, dengan jumlah yang sama 10 ribu orang.

“Saya sudah ketemu dengan Sri Baginda Raja Salman. Langsung disampaikan oleh beliau. Bahwa ini sebenarnya permintaan sudah lama, langsung dijawab beliau secara resmi kita ditambahkan kuota haji alhamdulillah 10 ribu orang. Jadi dari 221 ribu orang menjadi 231 ribu orang,” kata Presiden Joko Widodo.

Jadi, tidak ada masalah dengan penambahan kuota, Indonesia dan Malaysia sama-sama mendapatkannya, bahkan lebih dulu Indonesia. Dan ini bukan sebagai bukti bahwa Indonesia “tidak mampu memberangkatkan ibadah haji tahun ini,” sebagaimana yang viral.

Alasan faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah menjadi faktor utama, sebagaimana yang telah dijelaskan Menag di masa pandemi saat ini.

Sebagai contoh, Singapura, meski kasus harian pada awal Juni adalah 18, namun sudah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji, sementara Malaysia memberlakukan lockdown.

Sebagian yang diviralkan juga, bahwa dana haji yang dikelolah oleh pemerintah Indonesia, dianggap telah habis atau digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Narasi ini bergulir sejak tahun lalu, saat pertama kali jamaah haji Indonesia gagal berangkat. Padahal Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu menyatakan bahwa seluruh dana kelolaan jemaah haji akan dikelola secara profesional pada instrumen syariah yang aman.

Tetapi netizen tetap nyaring bersuara. Opini meski tidak menyediakan data yang valid, tetap terviralkan, tentu untuk maksud dan tujuan tertentu.[]