Berdasarkan statistik Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial, provinsi Makkah menduduki peringkat pertama dalam pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan dari seluruh wilayah Arab Saudi. Laporan ini sebagaimana yang diliput surat kabar Makkah pada hari Rabu (6/12).
Mengutip pejabat dari kementerian terkait, harian tersebut mengatakan bahwa Makkah tidak hanya berada dalam pelanggaran nasionalisasi dalam pekerjaan secara keseluruhan, tetapi juga dalam pekerjaan yang seharusnya untuk wanita, seperti penjaga toko pakaian dalam dan aksesori wanita.
Laporan tersebut menyebutkan pula terdapat 1.905 pelanggaran dalam 35 hari sejak fase ketiga program nasionalisasi dan feminisasi pekerjaan untuk penjual pakaian dalam wanita dan toko aksesori diluncurkan. Total sebanyak 5.919 pelanggaran yang sama ditemukan di seluruh wilayah Arab Saudi, dengan tingkat pelanggaran 170 setiap hari.
Inspeksi untuk menyukseskan progam saudisasi dan feminisasi dilakukan terbesar di Riyadh sebanyak 4.286, dari total 29.333 tur inspeksi yang dilakukan oleh Kemenaker Saudi. Pihak kementerian bekerjasama dengan sejumlah departemen pemerintah lainnya di semua kota di seluruh wilayah Arab Saudi.
Khaled Aba Al-Khail, juru bicara Kemenaker, mengatakan ditemukan 1.376 pelanggaran nasionalisasi pekerjaan, sementara jumlah pelanggaran terhadap feminisasi kerja di toko pakaian dalam sebanyak 3.723 kasus.
Dia mengatakan terdapat 820 pelanggaran lainya dan sebanyak 5.325 peringatan dirilis selama periode tersebut.
Aba Al-Khail menjelaskan lebih lanjut, bahwa dari inspeksi tersebut, sebanyak 21.531 perusahaan berkomitmen memenuhi keputusan kementerian yang ditujukan untuk saudisasi dan feminisasi di beberap sektor usaha.
Tahap ketiga feminisasi pekerjaan di toko aksesori wanita diluncurkan sejak bulan Oktober lalu. Program ini mencakup semua toko yang menjual produk untuk wanita, termasuk pakaian dalam, parfum, sepatu, tas, stoking, pakaian jadi dan lainnya. SG
