Selama pertemuan rutin Liga Arab yang diadakan di Markas Besar Sekretariat Jenderal Liga Arab di Kairo pada Rabu (3/3), para Menteri Luar Negeri Arab kembali mengutuk eskalasi Houtsi dengan serangan yang menargetkan Kerajaan Arab Saudi.

Sekretari Jenderal Liga Arab, Aboul Gheit berkata, “Kami telah memantau pemberontakan Houtsi yang sistematis di Ma’rib sejak 7 Februari, mereka bermaksud mengendalikan kota dan menjarah sumber daya alamnya.

Eskalasi militer menyebabkan puluhan ribu orang mengungsi dari kegubenuran, yang merupakan tempat berlindung yang aman bagi lebih dari satu juta pengungsi Yaman.”

Aboul Gheit juga menganggap “Houtsi dan mereka yang mendukungnya bertanggung jawab atas Yaman, yang menjadi korban krisis kemanusiaan paling berbahaya di dunia saat ini.

Mereka mengarahkan rudal dan drone mereka ke wilayah Saudi sebagai serangan teroris, yang kami semua kecam dan kami menegaskan hak Saudi untuk mempertahankan dirinya sendiri.”

Selain isu Yaman, beberapa lain yang dibahas, sidang pleno Liga Arab juga menekankan sentralitas masalah Palestina sebagai prioritas seluruh negara Arab dan internasional, serta seruan mengimplementasikan “Arab Peace Initiative.”

Aboul Gheit juga mengingatkan pertemuan darurat Dewan Menteri pada bulan lalu yang membahas masalah Palestina, bahwa konsensus Arab mengenai Palestina tidak menerima kompromi.”

Komite khusus Liga Arab membahas campur tangan Iran dan Turki dalam perkembangan kawasan terbaru di sela-sela pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri Arab.

Dalam konperensi pers, Ahmed Aboul Gheit, menegaskan bahwa komite khusus membahas intervensi Iran dan Turki dan mengkonfirmasi sikap sebelumnya yang menolak campur tangan negara-negara tetangga dalam urusan Arab.

“Kami dengan sangat prihatin mengamati prilaku agresif Iran di wilayah Arab di banyak hal. Kami menegaskan bahwa wilayah Arab dan orang-orang Arab bukan untuk dinegosiasi,” tekannya.

Dalam hal ini, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Mohammed bin Abdul Rahman Al-Tsani, mengatakan bahwa negaranya “menolak campur tangan dalam urusan internal negara mana pun, dan setiap negara memiliki hak untuk menjaga kedaulatan dan keamanannya.”

Al-Rahman Al-Tsani juga ungkapkan bahwa Deklarasi Al-Ula yang diadakan baru-baru ini di Arab Saudi, telah mengakhiri krisis yang berlangsung lebih dari tiga tahun.

Dia menekankan bahwa berakhirnya krisis, kemudian mengiplementasikan pernyataan tersebut akan menguatkan hubungan Teluk dan Arab serta mengkonsolidasikan stabilitas di kawasan.

Adapun Sameh Shoukry, Menteri Luar Negeri Mesir, merujuk pada upaya Kairo untuk mendukung perjuangan Palestina, dengan tripartit Mesir-Yordania-Palestina di pertemuan pada akhir tahun lalu.

Menurutnya, Palestina berusaha untuk mengakhiri keadaan perpecahan yang hanya diuntungkan oleh pihak-pihak yang ingin memperpanjang konflik.

Terkait “Komite Arab untuk Tindak Lanjut Intervensi Turki”, Shoukry menegaskan bahwa pertemuan tingkat menteri kedua dari yang diadakan kemarin, mengulangi pernyataan “penolakan kelanjutan intervensi Turki di wilayah tersebut, yang melibatkan kehadiran pasukan militer Turki di wilayah saudara kandung negara-negara Arab.”

Shoukry menganggap, “Kembalinya Suriah sebagai negara yang aktif dan stabil sangat penting untuk menjaga keamanan nasional Arab.”

Namun, dia mengasumsikan bahwa Suriah secara praktis dapat bergerak menuju solusi politik berdasarkan Resolusi Deawan Keamanan PBB.

“Ini akan mengurangi intensitas konflik dan membuka jalan bagi Suriah untuk keluar dari peperangan yang sedang berlangsung ini menuju keselamatan,” tandas Shoukry.

Shukri Menambahkan, “solusi politik harus bergerak maju dengan pengusiran semua pasukan asing dari semua tanah Suriah, yang terutama adalah pendudukan Turki.

Kerja keras untuk membubarkan organisasi teroris yang telah menyulut api peperangan bukan hanya di Suriah saja, tetapi di semua bagian negara wailayah Arab”[]

Sumber: aawsat