Dalam beberapa tahun terakhir, Kerajaan Arab Saudi telah berhasil mengintegrasikan data penduduk dan warga asing secara online. Artinya, seluruh informasi terkait telah menggunakan teknologi informasi (e-goverment).

Pemerintah Saudi telah mampu menghubungkan data penduduk, perizinan usaha, dan kegiatan lainnya secara elektronik.

Dengan sistem single source of truth, data penduduk terintegrasi di beberapa sistem yang berbeda-beda.

Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi membuat “Absher,” sebuah aplikasi yang memungkinkan pribumi dan warga asing di Arab Saudi medapatkan berbagai layanan pemerintah secara online.

Dengan “Absher”, berbagai macam layanan seperti rilis izin berhaji, visa exit re-entri, memperbahuui izin tinggal (iqomah), SIM, termasuk memeriksa denda sanksi pelanggaran.

Saat pemberlakuan Jam Malam (curfew) untuk mencegah penyebaran virus corona, The Saudi Data and Artificial Intelligence Authority (SDAIA) merilis aplikasi “Tawakkalna.”

“Tawakkalna” terhubung dengan “Absher,” sebagai pengendali izin keluar rumah di waktu terlarang secara terintegrasi.

Jika ada warga keluar rumah di masa curfew tanpa mengajukan izin via aplikasi ini, pihak keamanan langsung mencatatnya sebagai pelanggaran dan ancaman sanksi denda 10 ribu Reyal Saudi.

Polisi atau otoritas keamanan lainnya mencatat pelanggaran tidak memerlukan alat tulis lagi. Cukup kamera HP untuk memotret kartu tanda penduduk atau kartu izin tingggal bagi warga asing.

Pelanggar kemudian menerima SMS notifikasi pelanggaran dan jumlah yang harus dibayarkan ke departemen pemerintah terkait, dibayar via transfer bank.

Untuk jenis pelanggaran lainnya, seperti lalu lintas, pelaku usaha, dan lainnya, cara penanganannya sama.

Sehingga dengan sistem seperti ini, terhindar kolusi dan korupsi petugas, serta penegakkan hukum lebih terjamin.

Tonton video viral 2 warga negara Pilipina yang tertangkap tangan saat belanja di sebuah minimarket di masa curfew tanpa izin via aplikasi yang tersedia.