Setelah dua tahun kedatangan haji dari luar Saudi ditangguhkan karena pandemi Covid-19, maka pada musim haji tahun 1443 H (2022 M) kuota haji internasional telah diumumkan.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia, memperoleh kuota terbanyak, yaitu 100.051 jamaah.

Pemerintah Arab Saudi pun telah memastikan bahwa jumlah total jamaah haji tahun ini dibatasi sebanyak 1 juta jiwa saja, dengan prioritas dari luar Arab Saudi.

Warga Indonesia yang telah puluhan tahun menanti antrian keberangkatan haji, harus menambah lagi kesabarannya karena kuota dipangkas hampir 50% dari jumlah normal dan batas usia maksimal calon haji hingga 65 tahun.

Dari sinilah muncul tawaran alternatif berhaji tanpa antri, tidak perlu menunggu hingga puluhan tahu, alternatif bisnis pemberangkatan haji langsung berangkat dengan berbagai cara menjamur.

Penawaran ini sebenarnya sudah ada sejak dulu, tetapi kini kian beragam, tidak hanya “visa haji furoda,” yang biasanya berbiaya puluhan ribu dollar alias ratusan juta rupiah.

Tetapi ada alternatif lain seperti “berhaji dengan visa kerja” atau “berhaji dengan menggunakan kuota dalam negeri Saudi.” Kedua tawaran ini tampak lebih menarik, dilihat dari biaya yang relatif lebih murah.

Seperti yang tengah viral di beberapa grup WA, beberapa pihak menawarkan berhaji dengan visa kerja, yaitu berangkat ke Saudi sebagai pekerja di katering untuk melayani jamaah hajian.

Selama bekerja, akan mendapatkan gaji sebesar SAR 50,00/hari dan diberi kesempatan beberapa hari mengakses Armina (Arafah, Muzdalifah dan Mina) untuk melaksanakan manasik haji. Oleh karenanya, disyaratkan peserta program ini harus menguasai manasik haji secara mandiri.

Biaya untuk mengikuti program ini pun bervariatif mulai Rp 65 – Rp 95 juta. Ditawarkan pula agen rekrutmen, dengan fee sebesar Rp 2 juta/orang.

Tawaran lainnya adalah memberangkatkan calon jamaah haji ke Arab Saudi dengan menggunakan kuota dalam negeri Saudi. Yaitu, calon jemaah haji diterbangkan ke Arab Saudi terlebih dahulu, kemudian melakukan proses sebagai residen untuk mendapatkan kuota haji domestik.

Yang perlu diketahui bahwa regulasi hajian di Arab Saudi setiap tahun selalu diperbarui atas dasar evaluasi dari beberapa aspek; keamanan, kenyamanan serta kesehatan.

Maka tidak sedikit jika ada peraturan yang di tahun sebelumnya diperbolehkan, kemudian di tahun berikutnya berubah.

Sebagai contoh, seorang yang bekerja di sebuah hamlah (travel haji) jenis perizinannya (tasreh) berbeda dengan yang berhaji. Belakangan tasreh pekerja tidak diperkenankan untuk berihram kemudian menunaikan ibadah haji.

Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelum ada sistem digitalisasi; siapa saja yang telah berada di Armina dapat dengan leluasa melaksanakan manasik haji.

Apalagi di masa tenda-tenda dibangun secara mandiri oleh kelompok atau grup-grup hajian dengan menyewa kepada penduduk setempat.

Kondisi tersebut sudah jauh berbeda dengan zaman serba online saat ini; di mana setiap jamaah haji telah terdata untuk mendapatkan fasilitasnya masing-masing seperti lokasi tenda, konsumsi, sofa atau tempat tidur, selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina.

Hingga saat tulisan ini ditulispun, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi belum merilis secara resmi jumlah kuota haji domestik dan aturan terkait, meski ada yang memperkirakan 15% dari jumlah total 1 juta jamaah haji.

Dalam rilis resmi Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, pengumuman untuk kuota dan biaya haji dalam negeri Saudi akan segera diumumkan melalui portal resmi.

Pihak kementerian juga mengingatkan agar tidak mendaftar atau tergiur dengan tawaran berhaji di luar tata cara dan jalur resmi yang telah diatur.[]