Sejak Kamis (16/11) lalu, mulai berseliweran berita tentang rencana Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz, hafizahullahu, turun dari tahtanya. Menurut berita-berita yang ditulis banyak media internasional tersebut, Salman akan menunjuk putra mahkota, Muhammad bin Salman.
Tidak diketahui alasan pengunduran diri Raja Salman dan menyerahkan tampuk kempimpinan Kerajaan Arab Saudi kepada Muhammad, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Yang lebih unik, kalau tidak disebut latah, media di Indonesia yang turut menerjemahkan beritanya hanya bermodal terjemahan dari apa yang disebut “liputan khusus” Daily Mail (DM), media online yang bermarkas di Inggris.
DM dalam laporan beritanya, mendapatkan informasi dari “….. a source close to the country’s royal family has exclusively told DailyMail.com” (sumber berita yang dekat dengan keluarga kerajaan).
Tak kalah semangatnya, portal berita politik di Timur Tengah, seperti Rai al-Youm, Press TV, dan lainnya, gencar memberitakan hal serupa. Sebagaimana yang dimaklumi, dua situs berita yang disebut ini sering menulis berita miring tentang Arab Saudi dan dimiliki oleh kaum Syiah.
Masih beryukur, ada CNN Indonesia yang masih beritikad baik dengan mengkonfirmasi kebenaran berita ini ke pihak Arab Saudi di Jakarta. Dalam liputan beritanya, Jumát (17/11), CNN Indonesia menulis, “Pemberitaan itu tidak benar, semuanya hanya rumor,” kata Atase Pers Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Fawwaz Abdullah Al Othaimin, lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/11), tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Dari beberapa pembacaan berita di atas, perlu dikritisi beberapa hal terkait isu ini.
Pertama, sumber berita yang tidak jelas (majhul). Dalam periwatan hadits, hal semacam ini dipastikan tertolak, karena disinyalir isi (matan) yang disampaikan adalah kedustaan. Dalam hal ini, digunakan kaidah “undzur man qoola wa laa tandzur maa qoola” (lihatlah siapa yang berbicara, bukan apa yang dibicarakan).
Kedua, tidak ada satupun media lokal di Arab Saudi memberitakannya, padahal mereka lebih layak mempublikasikan dan paling dekat dengan sumber kerajaan. Apalagi, kantor berita resmi pemerintah Arab Saudi (SPA) sama sekali tidak mengeluarkan rilis terkait berita ini yang biasa berupa dektrit raja (al-amr al-maliky).
Ketiga, telah jelas bantahan dari Atas Pers Kedutaan Arab Saudi di Jakarta, sebagaimana di atas.
Sangat disayangkan, wartawan atau media melupakan tanggung jawabnya untuk bersikap adil dan berimbang. Padahal merupakan salah satu prinsip jurnalistik dalam pemberitaan, adalah cover both side, yaitu bertanggung jawab terhadap substansi informasi, yang menuntut adanya keseimbangan antar para pihak yang berkepentingan dalam substansi tersebut.
Lebih jauh lagi, wartawan dituntut pengetahuan yang lebih komprehensif berita yang akan ditulisnya. Sebagaimana contoh pengetahuan terkait tradisi kerajaan di Saudi, belum pernah ada seorang raja digantikan putra mahkota, sampai sang raja tersebut meninggal dan dikuburkan.
Sebagai contoh, Raja Fahd bin Abdul Aziz, rahimahullahu, tercatat terkena stroke pada tahun 1995. Sejak saat itu, fisiknya tidak memungkinkan melaksanakan tugas sehari-harinya sebagai raja.
Tugas kerajaan pun diberikan kepada Putra mahkota Abdullah bin Abdul Aziz, rahimahullah, tetapi tetap tidak menjadikannya naik tahta menjadi raja, sampai Raja Fahd wafat pada 1 Agustus 2005.
Jadi, silahkan nilai sendiri berita tersebut dengan pendekatan di atas.[]