Ketika berbicara data dan jumlah warga Indonesia di negara penempatan kerja, khususnya di Arab Saudi, hampir tidak dapat dipastikan data dan berapa jumlahnya yang valid. Tetapi Pemerintah Arab Saudi baru saja merilis hasil sensus yang dilakukan pada tahun 2022.

Beberapa penggiat media sosial Arab Saudi menganggap bahwa hasil sensus yang baru dirilis tahun ini di Arab Saudi ini merupakan yang paling komprehensif dalam sejarah Kerajaan Arab Saudi, dengan akurasi sebesar 95%.

Hal ini juga dikuatkan dengan teknik pemantauan kesalahan terbaru dan koreksi data otomatis yang digunakan untuk memastikan keakuratan dan kualitas data. Lebih dari satu juta telepon kepada warga Saudi dan sekitar 900 ribu survei lapangan tambahan, selain komparasi berbagai sumber data. 

Yang menjadi tantangan terbesar sensus di Saudi adalah keberadaan warga asing yang tidak memiliki dokumen resmi alias ilegal (overstayer), yang memungkinkan diluar penghitungan sensus.

Sebagaimana Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor domestik banyak yang tidak mengantongi izin tinggal resmi. Hal ini karena keberangkatan mereka ke Saudi menggunakan visa kunjungan (ziarah syakhsiyah) yang kemudian digunakan untuk bekerja atau mereka yang kabur dari majikannya.

Fakta ini diperkuat dengan data yang pernah disampaikan Koordinator Perlidungan Warga (KPW) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh, Ahmad Sayfuddin, dalam sebuah acara sosialisasi kekonsuleran di kota Al-Khobar beberapa tahun silam:

Status PMI di atas juga diafirmasi oleh Atas Ketenagakerjaan (Atnaker) KBRI Riyadh, Suseno Hadi, saat menjadi pembicara acara Ngopi PMI di Al-Ahsa Wilayah Timur Arab Saudi, meski dengan jumlah yang lebih sedikit:

Terlepas dari data yang disampaikan di atas, hasil sensus pemerintah Arab Saudi mendapatkan jumlah warga Indonesia di Arab Saudi yang jauh lebih sedikit, sebagaimana tabel di bawah ini:

Yang menarik dari data di atas adalah jumlah wanita Indonesia ternyata 3 kali lebih banyak dari jumlah pria yang bermukim di Arab Saudi. Pertanda apakah ini? Perlu penelitian ilmiah untuk menjawabnya.

Hematnya, angka tersebut cukup logis dan mudah dipahami karena kran pengiriman tenaga kerja perempuan ke Arab Saudi jauh lebih besar daripada untuk tenaga kerja laki-laki.

Iyadh Wirayuda, seorang penggiat PMI di Jeddah misalnya, menyebut ada beberapa faktor yang mendorong mengapa perempuan Indonesia lebih banyak yang merantau ke Saudi daripada laki-lakinya; prosesnya cepat, iming-iming uang fit yang cukup besar, memungkinkan beribadah haji dan umrah, dan faktor SDM; dengan latar belakang pendidikan rendah dan usia lebih dari 35 tahun, perempuan Indonesia masih bisa bekerja ke Arab Saudi:

Keadaan ini yang kemudian melahirkan permasalahan sosial baru PMI di negara penempatan, seperti yang diulas dalam kasus di Jeddah Arab Saudi pada podcast di atas.

Dari prespektif syari’at, pengiriman tenaga kerja wanita jelas menyelisihi sunnah dalam bab safar tanpa mahram dan kelaziman kaum laki-laki yang seharusnya yang bertugas sebagai pencari nafkah, tulang punggung keluarga. Tetapi fakta inilah yang dihadapi sejak lama, wallahu ‘alam.[]