Ahlan wa Sahlan asalnya dari dua kata; ahl yang berarti saudara atau keluarga dan sahl yang artinya mudah. Maka, targhib (suka cita) ini sebagai ungkapan “silahkan datang dengan mudah layaknya keluarga sendiri.”
Sambutan tersebut tidak berlebihan mengingat akhir-akhir ini, media lokal baik di Saudi maupun Indonesia kembali mengangkat isu dibukanya kembali pengiriman tenaga kerja domestik (non formal) dari Indonesia ke Arab Saudi. Padahal, dua tahun lalu, Menteri Ketenagakerjaan RI M. Hanif Dhakiri, sesumbar menutup pengiriman PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga) ila yaumil qiyamah (sampai hari kiamat).
Penandatanganan kerjasasama baru antara kedua menteri Ketenagakerjaan Indonesia dan Arab Saudi tempo hari pun, menurutnya, bukan berarti dimulainya pengiriman PLRT ke Saudi. Dikutip Liputanbmi, Direktur Jenderal Binapenta RI, Maruli Apul Hasoloan, menambahkan, setelah penanda tanganan kesepakatan ini, akan dilanjutkan pembahasan detail teknik pelaksanaan sistem baru oleh tim bersama kedua negara. Paling lambat dalam enam bulan ke depan, masing-masing tim akan melaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan di kedua negara.
Keterangan 6 bulan Dirjen Binapenta di atas, berbeda dengan keterangan Juru Bicara Kementerian Ketenagakerjaan Arab Saudi, Khalid Aba Al-Khail, yang memastikan ke koran koran Makkah, bahwa sistem terpadu elektronik akan tuntas kurang dari 1 bulan. Saat sistem ini telah siap untuk syarikah dan kantor-kantor rekrutmen, maka dapat dimulai pengiriman PLRT dari Indonesia dengan segera.
Kapanpun implementasi dari kesepakatan kedua menteri di atas, jika dimaksudkan untuk “meningkatkan kualitas dan kompetensi WNI yang akan bekerja di luar negeri”, maka tidak ada salahnya pemerintah Indonesia belajar ke Filipina.
Sebagai studi banding, wakil pemerintah Filipina di Riyadh membentuk badan khusus, the Philippine Overseas Labor Office (POLO) yang melayani dokumen, memonitor, dan memastikan hak-hak warga negaranya terpenuhi selama bekerja di Arab Saudi. Mereka tidak sekedar menyerahkan ke kantor-kantor rekrutmen, tetapi POLO sebagai perpanjangan pemerintah, membuka kantornya di beberapa kota di Saudi.
Di antara term and condition yang transparan dan tegas bagi warga Filipina yang merantau ke Saudi adalah standarisasi gaji. POLO berhak tidak memberikan verifikasi dokumen kepada setiap pekerja Filipina yang melanggar peraturan gaji tersebut. Akhir-akhir ini KBRI Riyadh telah menerapkan hal ini melalui Pelayanan Terpadu dengan kunjungan ke setiap wilayah di Arab Saudi.
Menariknya, standar gaji bagi pekerja overseas Filipina nilainya jauh lebih baik daripada ekspatriat Indonesia. Keseriusan pemerintah negara “kabayan” ini juga tampak dari pemetaan jenis pekerjaan dan nominal gaji yang salinannya wajib dimiliki oleh setiap kantor agen rekrutmen. Pelanggaran terhadap kontrak ini, dipastikan berdampak tegas kepada kantor agen rekrutmen maupun sponsor yang mempekerjakan warga Filipina. Kaifa haal Indunisi?
