Isu Palestina tidak akan pernah luput dari hati bangsa Saudi, baik pemerintah maupun rakyatnya. Isu ini selalu menjadi prioritas nasional, politik, dan kemanusiaan Kerajaan Arab Saudi.

Sejak awal konflik, saat pelajar Saudi menyumbangkan uang sakunya — dengan 1 Reyal — untuk Palestina sebagai bentuk komitmen emosional yang tulus terhadap perjuangan Arab dan Muslim, hingga hari ini, Kerajaan terus memimpin upaya diplomasi internasional untuk mendukung pengakuan penuh atas Negara Palestina.

Perjalanan panjang dukungan Saudi ini berbicara sendiri, menunjukkan konsistensi dan keteguhan sikap.

Dr. Musleh Mu’id Al-Harithi, anggota Dewan Syura, menegaskan bahwa Raja Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud rahimahullah telah meletakkan dasar posisi Saudi terhadap Palestina berdasarkan prinsip keadilan dan penolakan terhadap penindasan.

Ucapan dan tindakannya selalu tegas dalam membela hak-hak rakyat Palestina dan menolak proyek kolonial yang mengincar tanah dan rakyat Palestina.

Pendekatan ini dilanjutkan oleh para raja penerusnya, menjadikan dukungan terhadap Palestina bagian tak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Saudi.

Dr. Al-Harithi menambahkan bahwa salah satu tonggak penting dalam perjalanan ini adalah Inisiatif Perdamaian Arab yang diluncurkan oleh Raja Abdullah bin Abdulaziz rahimahullah pada tahun 2002.

Inisiatif itu menyerukan penarikan penuh Israel dari wilayah yang diduduki dan pendirian negara Palestina merdeka dengan perbatasan 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Hingga kini, Saudi tetap menjadikan inisiatif tersebut sebagai referensi utama untuk solusi yang adil dan menyeluruh.

Kerajaan Saudi mendukung isu Palestina dalam Konferensi London tahun 1935

Di sisi kemanusiaan, Saudi telah memberikan bantuan lebih dari 5,2 miliar dolar AS kepada rakyat Palestina sejak akhir 1990-an. Bantuan ini mencakup proyek pembangunan, bantuan kesehatan dan pendidikan, serta kontribusi rutin kepada UNRWA.

Dr. Al-Harithi menambahkan bahwa kepemimpinan Saudi terlihat jelas dalam penyelenggaraan Konferensi Solusi Dua Negara di New York, bekerja sama dengan Prancis dan PBB.

Dalam konferensi itu, Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengumumkan bantuan 300 juta dolar untuk rakyat Palestina, menegaskan bahwa “perdamaian sejati dimulai dari pengakuan atas Negara Palestina merdeka dengan perbatasan 1967”, sekaligus meneguhkan kembali posisi Saudi terhadap solusi dua negara.

Dr. Al-Harithi juga menyebut bahwa pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang niat negaranya untuk mengakui Negara Palestina merupakan hasil dari koordinasi diplomatik erat antara Riyadh dan Paris dalam beberapa bulan terakhir.

Saudi memainkan peran utama menyuarakan sikap Arab dan Islam kepada negara-negara Eropa, menekankan bahwa pengakuan terhadap Palestina bukan sekadar keputusan politik, tetapi juga keharusan moral demi stabilitas.

Anggota Dewan Syura itu juga menyampaikan kepada surat kabar Al-Riyadh bahwa pernyataan Menteri Luar Negeri Saudi bertujuan memperkuat arah ini, dengan menyerukan komunitas internasional untuk keluar dari lingkaran pernyataan yang berulang dan bergerak menuju keputusan berdaulat yang menjamin hak-hak Palestina.

Pengakuan Prancis dianggap sebagai puncak dari upaya Saudi yang menggabungkan kebijaksanaan politik dan pengaruh internasional yang tenang namun kuat.

Dengan Kepemimpinan Saudi, Konferensi Solusi Dua Negara Jadi Titik Balik Mengakhiri Pendudukan dan Perdamaian Nyata

Dalam konteks ini, Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri, Pangeran Muhammad bin Salman hafizhahullah, dengan jelas menegaskan posisi Saudi saat membuka tahun pertama sidang Dewan Syura kesembilan:

“Kerajaan tidak akan berhenti bekerja untuk mendirikan negara Palestina merdeka dengan perbatasan 1967 dan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum tujuan ini tercapai.”

Raja Salman bin Abdulaziz hafizhahullah juga menegaskan komitmen ini dengan menyatakan: “Isu Palestina adalah isu utama kami dan akan tetap demikian sampai rakyat Palestina mendapatkan seluruh haknya.”

Dr. Al-Harithi menutup dengan menyatakan bahwa Kerajaan, di bawah kepemimpinan bijaknya, terus berkomitmen mendukung Palestina karena meyakini bahwa perdamaian sejati dimulai dari pengakuan atas negara yang merdeka dan berdaulat, dan Saudi akan terus mendukungnya sampai bendera Palestina berkibar di tanahnya dengan tekad Saudi, dukungan Arab, dan konsensus internasional.

Dukungan Saudi terhadap Palestina bersifat berkelanjutan, menurut anggota Dewan Syura, Fadhl bin Saad Al-Buainain. Dia mengatakan bahwa upaya-upaya tersebut dilandasi visi strategis dan proyek komprehensif yang bertujuan untuk memberikan hak-hak sah rakyat Palestina, terutama pendirian negara merdeka dengan perbatasan 4 Juni 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibukota.

Posisi ini tidak pernah berubah sejak zaman pendiri negara, Raja Abdulaziz. Bahkan, Saudi telah berdiri mendukung Palestina sejak Konferensi London tahun 1935.

Al-Buainain menekankan bahwa Saudi terus menjalankan dukungannya pada berbagai level, termasuk diplomatik, dengan menganggap isu Palestina sebagai isu utama dalam semua pembicaraan internasionalnya, serta menjadi negara yang paling vokal dalam menuntut hak-hak Palestina.

Dia juga menyebut bahwa posisi Saudi seringkali membuatnya menghadapi tantangan politik, keamanan, dan finansial, namun itu tidak mengubah prinsip dasarnya.

Dalam banyak kesempatan, Raja Salman telah menegaskan kembali bahwa “isu Palestina adalah isu utama kita dan akan tetap demikian hingga rakyat Palestina mendapatkan semua hak sahnya, terutama pendirian negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota.”

Dalam KTT Teluk–Amerika Serikat yang dihadiri oleh Presiden AS saat itu, Donald Trump, Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman menekankan perlunya menghentikan eskalasi di wilayah tersebut dan mengakhiri perang di Gaza melalui solusi yang komprehensif dan abadi untuk isu Palestina berdasarkan Inisiatif Perdamaian Arab dan resolusi internasional.

Kepemimpinan Saudi Menjalankan Dukungan Menyeluruh Selama Lebih dari 90 Tahun

Sikap tegas para pemimpin Saudi dan upaya berkelanjutan untuk menyelesaikan isu Palestina melalui jalur diplomasi dan Inisiatif Perdamaian Arab yang tetap akan menjadi poros utama strategi Saudi dan diadopsi oleh negara-negara Arab serta didukung oleh banyak negara yang menyerukan perdamaian .

Dukungan Saudi terbagi dalam tiga poros utama:

1. Dukungan kemanusiaan dan finansial, termasuk bantuan kepada organisasi internasional seperti UNRWA, UNICEF, dan Program Pangan Dunia. Saudi juga memberikan bantuan langsung kepada Otoritas Palestina, terutama saat krisis kemanusiaan di Gaza.
2. Dukungan terhadap institusi Palestina, termasuk pembiayaan operasionalnya, pengembangan sistem administrasi, dan pelatihan sumber daya manusia, agar institusi Palestina tetap berfungsi dan efektif.
3. Dukungan diplomatik, termasuk memfasilitasi kehadiran Palestina dalam konferensi dan organisasi internasional yang diselenggarakan Saudi, serta menjadikan isu Palestina sebagai prioritas utama dalam diplomasi Saudi.

Sebagai bagian dari upaya ini, Saudi bekerja sama dengan Prancis untuk mendapatkan persetujuan Dewan Eksekutif Bank Dunia guna menyalurkan 300 juta dolar ke dana khusus untuk Gaza dan Tepi Barat — jumlah besar yang dapat membantu mengatasi banyak persoalan keuangan Otoritas Palestina.

Al-Buainain menutup dengan menyebutkan bahwa Saudi terus melakukan upaya mulia demi mengembalikan hak rakyat Palestina, mewujudkan keamanan bagi mereka, dan menegakkan perdamaian di kawasan. Ini adalah perjuangan berkelanjutan yang tidak akan berhenti sampai keadilan tercapai dan perdamaian kembali. [Muhammad Abyan Arrazi]

Sumber tulisan: Al-Riyadh