Kerajaan Arab Saudi menyatakan kekecewaaan dan kemarahannya terhadap Dewan Keamanan PBB yang sampai saat ini tidak berdaya dan tidak mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan dan praktik terorisme syiah Houtsi yang didukudng Iran, juga mempertanyakan efektivitas dan kemampuan DK PBB dalam menjalankan perannya.

Hal ini disampaikan dalam pidato Wakil Tetap Kerajaan Arab Saudi kepada PBB, Duta Besar Abdullah Al-Mouallimi pada pertemuan yang diadakan dengan tema “Situasi di Timur Tengah, Termasuk Masalah Palestina,” pada Rabu (20/10).

Duta Besar Al-Mouallimi, atas nama pemerintah Kerajaan, mengutuk serangan teroris brutal yang dilakukan oleh milisi Houtsi yang didukung Iran terhadap warga dan fasilitas sipil di Arab Saudi, termasuk serangan di Bandara Abha dan Jazan, yang mengakibatkan korban di kalangan warga sipil.

Promo

Dia menekankan bahwa prilaku teroris ini merupakan kelanjutan dari cara milisi syiah Houtsi terhadap warga sipil sejak awal konflik. Contoh terbaru adalah pengepungan terhadap 37.000 warga sipil di distrik Abdiya di provinsi Marib, yang sebagian besar di antaranya adalah perempuan, anak-anak dan orang tua sejak September, yang mengakibatkan kelaparan.

Di antaran prilaku biadab teroris syiah Houtsi adalah penargetan pusat kesehatan dengan rudal balistik, pemboman terus menerus dengan senjata berat dan drone di wilayah sipil, dan tidak mengizinkan warga yang terluka untuk menerima perawatan.

Di saat yang sama, mencegah dan menghambat masuknya bantuan kesehatan, pangan dengan menutup satu-satunya jalan menuju wailayah yang mengalami kekurangan dan defisit kebutuhan pokok sehari-hari, sebagai cara paling keji atas kejahatan kemanusiaan.

Al-Mouallimi menjelaskan bahwa Kerajaan Arab Saudi merupakan negara yang berdiri di atas warisan besar prinsip dan ketetapan yang menjadi dasar kebijakan luar negerinya. Hal ini tercermin dengan penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hidup bertetangga yang baik, menyelesaikan masalah dan perselisihan melalui dialog dan metode damai sebagaimana diatur dalam Piagam PBB dan norma-norma dan hukum internasional.

Dia menekankan bahwa Kerajaan tidak meninggalkan prinsip-prinsip tersebut dan merupakan salah satu negara pertama yang melakukan pendekatan damai untuk menangani masalah dan konflik untuk mencapai maksud sebagaimana tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan.

Terkait masalah Palestina, Al-Mouallimi menegaskan sekali lagi, bahwa masalah terbesar yang dihadapi kawasan dalam mencapai stabilitas, keamanan, kemakmuran dan pembangunan, adalah belum tercapainya keadilan bagi rakyat Palestina secara komprehensif.

Al-Mouallimi mengingatkan Inisiatif Perdamaian Arab yang didukung KTT Arab pada tahun 2002 telah menyerukan penarikan penuh Israel dari semua tanah Arab yang diduduki sejak 1967 dan pembentukan negara Palestina merdeka dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibu kotanya.

Dia juga mengingatkan kembali bahwa Arab Saudi telah menyeru kepada masyarakat internasional dan DK PBB untuk berdiri teguh terhadap kebijakan permusuhan dan ekspansionis Israel, serta mendorong proses perdamaian ke depan untuk mencapai kesepakatan yang memulihkan hak-hak sah rakyat Palestina, sebagai negara yang adil dan komprehensif.[]

Sumber: alwatan

Promo