Pertemuan Menteri Luar Negeri Liga Arab pada Senin (25/11), mengecam statemen Amerika Serikat (AS) yang tidak lagi menganggap pemukiman Israel di Tepi Barat sebagai pelanggaran hukum internasional.

Selama pertemuan darurat di Kairo, seminggu setelah pengumuman AS, Sekretaris Jenderal Liga Ahmed Aboul Gheit menggambarkan keputusan itu sebagai “bias yang tidak adil dan tidak dapat diterima.” Dia menambahkan bahwa AS telah kehilangan perannya sebagai wasit yang netral antara Israel dan rakyat Palestina.

Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menegaskan kembali sikap penolakan Saudi atas posisi AS. Faisal menekankan perlunya solusi yang adil dan komprehensif untuk masalah Palestina. untuk mencapai perdamaian abadi.

Isu Palestina merupakan jantung Raja Salman. Faisal meyakinkan bahwa Arab Saudi akan terus mendukung perjuangan Palestina.

Pasca pertemuan, seluruh Menteri Luar Negeri Liga Arab memberikan pernyataan dengan tegas, “kecaman dan penolakan terhadap keputusan AS.” Karena hal tersebut “tidak memiliki efek hukum dan merupakan pelanggaran yang jelas terhadap resolusi PBB,” tambah mereka.

Aboul Gheit mengatakan bahwa semua negara Arab harus mengadakan diskusi ekstensif dengan Washington dalam upaya untuk membujuk pemerintah AS untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.

Dia menunjukkan bahwa pengumuman itu menunjukkan pengabaian secara terang-terangan terhadap Konvensi Jenewa Keempat, yang melarang pasukan pendudukan memindahkan populasi sipilnya ke tanah-tanah yang diduduki. Karena itu, ia menambahkan, itu merusak legitimasi moral Washington dan kredibilitasnya sebagai kekuatan yang menghormati dan menegakkan hukum internasional.

Aboul Gheit mengingatkan tentang konsensus internasional yang mengatur pemukiman ilegal. Dengan adanya statemen pemerintah AS tersebut, tidak lebih dari pendapat individu yang mengikuti prinsip bahwa kekuasaan menciptakan keadilannya sendiri. Hal ini adalah gagasan berbahaya bagi siapa pun yang mengadopsi atau membela prinsip semacam itu, sementara semua menolaknya, tambahnya

Pada 18 November lalu, Sekretaris Negara Mike Pompeo mengumumkan bahwa AS tidak lagi menganggap permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang dicaplok Israel sebagai ilegal. Dia mengatakan bahwa setelah konsultasi hukum, Washington menyimpulkan bahwa pendirian pemukiman “tidak, pada dasarnya, tidak konsisten dengan hukum internasional.”

Ketidakonsistenan kebijakan AS dalam beberapa dasawarsa ini, terjadi hampir dua tahun setelah Presiden Donald Trump membatalkan kebijakan lama AS lainnya dengan mengakui kota suci Al-Quds yang diperebutkan, sebagai ibu kota Israel, yang memicu kemarahan warga Palestina dan Arab.

Setelah pengumuman Pompeo, Liga Arab menggambarkan pergeseran AS sebagai “perkembangan yang sangat merugikan.” Para menteri kabinet Saudi menanggapi keputusan minggu lalu dengan menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memastikan perlindungan rakyat Palestina dan menghadapi Israel atas pelanggaran hukum internasionalnya.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan bahwa pemukiman Israel tetap melanggar hukum internasional, berdasarkan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Internasional dalam dengar pendapat pada 2004.

Rakyat Palestina menganggap permukiman tersebut membahayakan tujuan pendirian negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya. ARBN