Semacam menjadi pemeo di dunia jurnalistik, jika anjing menggigit manusia, itu hal yang biasa dan tidak termasuk kategori berita. Tetapi jika manusia menggigit anjing, itulah berita yang mesti di-blow up.
Sama ketika Arab Saudi, menerapkan ajaran syari’ah, seperti melakukan qishosh (yang membunuh dibunuh), penegakan hukum dengan potong tangan bagi pencuri, penindakan terhadap pelaku maksiat, ini hal yang biasa dan tidak perlu dipublikasikan.
Tetapi jika negeri tersebut yang dikenal dengan penerapan ajaran agama Islamnya, melenceng setitik karena kebijakan pemimpinnya, maka dengan penuh semangat dijadikan head line dan termasuk berita penting yang perlu disebarluaskan.
Jika saja manusia menggigit anjing atau negeri semacam Saudi menyelisihi ajaran Islam benar beritanya, maka wajar menjadi fakta yang memiliki magnet menarik pembaca. Hanya saja, mencari berita yang berbeda tersebut, seringkali tidak didasari dengan kesungguhan media mencari fakta yang sebenarnya, tetapi lebih untuk menunjukkan keterpihakan dan maksud tertentu yang hanya redaktunya dan Allah saja yang mengetahuinya.
Kualitas Media Online Kompas
Media Kompas edisi online, pada tanggal 2 Maret 2018, jam 16.00 WIB menerbitkan berita yang berjudul “Arab Saudi Bangun Resor Pantai Khusus Wanita Berbikini.” Menurut media tersebut, inilah berita yang penting dan perlu ditulis, karena menyetarakan dengan kaidah “manusia menggigit anjing.”
Sebagaimana diketahui, bahwa seluruh pantai di Arab Saudi, yang dikenal dengan nama Cornesh, dari mulai wilayah Barat, Jeddah, hingga ke yang paling Timur di Dammam, tidak satupun ada izin yang membolehkan wanita membuka aurat, apalagi berbikini.
Berita Kompas tersebut menuliskan bahwa pembolehan wanita berbikini untuk di resor mewah yang akan dibangun dan didasari undang-undang khusus yang dikeluarkan Pangeran Muhammad bin Salman, bersamaan dengan rencana pembangunan megaproyek NEOM di Laut Merah pantai barat laut Arab Saudi.
Padahal, sejak awal Pangeran Muhammad bin Salman telah menegaskan “Kami ingin fokus pada inovasi sekaligus melestarikan agama dan tradisi.” Lebih lanjut dia menyampaikan, “kami akan tetap menerapkan 98% dari standar yang berlaku di kota-kota semisal di Arab Saudi.”
Pernyataan Pangeran Muhammad bin Salman tersebut, sudah disampaikan sejak 25 Oktober 2017 lalu, dalam Forum Investment Initiative di Riyadh yang mengenalkan proyek NEOM. Isu miring terkait megaproyek tersebut berhembus pada saat itu pula. Tetapi entah kenapa Kompas baru tanggal 2 Maret 2018 menerbitkan laporan yang ditulis seorang Freelance Reporter News, Arimbi Ramadhiani.
Sumber Berita Kompas Online
Laporan berita izin wanita berbikini di atas, dieditori Hilda B Alexander, mengutip sumber The Daily Telegraph yang berbasis di London. Jika dilacak di sumber lainnya, tidak ada media dalam negeri Arab Saudi yang menulis berita tersebut.
Beberapa media online berbahasa Arab yang menulis berita yang sama, tidak satupun yang berbasis di Arab Saudi. Uniknya, meskipun berbahasa Arab, tetapi semuanya mengutip dari sumber di Inggris dan Eropa (Prancis dan Spanyol).
Media lokal berbahasa Inggris dan Arab dari yang netral hingga liberal di dalam negeri Arab Saudi, tidak satupun pernah menulis “undang-undang khusus yang mengizinkan wanita memakai bikini.” Menjadi pertanyaan besar, sebegitu “taken for granted“-kah media yang konon terbesar di Indonesia, Kompas, mengangkat laporan berita dari sumber sekunder? Sudahkah mereka menerapkan kaidah jurnalistik yang sebenarnya?
Bahasa Berita Bercampur Opini Kompas Online yang Menyudutkan
Kompas menulis “Undang-undang Arab Saudi tentang wanita termasuk yang paling represif di dunia…” Pertanyaannya, benarkah? Atas dasar apa opini yang dimasukkan dalam laporan berita tersebut? Adakah sumber ilmiah yang membuktikan kalimat tersebut? Studi dari mana tiba-tiba Kompas menyatakan “paling represif di dunia?”
Selama ini Kompas dianggap sebagai “musuh” umat Islam, karena beritanya selalu merugikan Islam dan umatnya, tidak heran fakta ini semakin menguatkan tuduhan tersebut. jalal