Di awal laporannya, Tempo.co menulis: “Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menunda semua kegiatan Umrah sepanjang tahun 2020.” Hal ini terkait pencegahan penyebaran virus corona. Benarkah?

Meski di paragraf berikutnya ditulis “bersifat temporer,” media sebesar Tempo hanya mengutip sumber media lain, Channel News Asia.

Apakah media mainstream, tidak ada kemampuan mengakses sumber resmi pemerintah Arab Saudi langsung? Seperti Kemenlu atau Kemendagri Saudi yang telah merilis maklumat terkait?

Inilah di antara “musykilah” media mainstream di Tanah Air. Entah apa alasannya, sejauh ini, sulit ditemukan mereka menulis berita Arab Saudi dengan mengambil dari sumber resmi pemerintahnya. Atau minimal, dari media dalam negeri Saudi.

Karena, dengan mengutip dari sumber primer yang resmi, menjamin informasinya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menepis kesimpangsiuran yang kerap terjadi, terutama yang viral di media sosial.

Sebagai contoh di atas, “keputusan” menunda semua kegiatan Umrah sepanjang tahun 2020. Padahal, tidak ada satupun sumber resmi pemerintah Arab Saudi mengeluarkan keputusan tersebut.

Bahkan, untuk mengklarifikasi hal terkait, Konjen RI di Jeddah merilis Siaran Pers “Arab Saudi Belum Mencabut Kebijakan Penundaan Akses Masuk Jamaah Umrah,” nomor 1125/PSB/2020.

KJRI menegaskan, Kerajaan Arab Saudi tidak pernah mengumumkan kapan masa penundaan sementara kedatangan jemaah umrah ke Arab Saudi tersebut dicabut.

BACA: KJRI Jeddah Bantah Pencabutan Kebijakan Arab Saudi

Laporan Tempo kemudian menulis, “pemerintah Arab Saudi juga sudah mengindikasikan penundaan Ibadah Haji tahun ini.” Lagi-lagi, informasi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kecuali menduga-duga tanpa didasari sumber yang jelas.

Melengkapi laporan berita yang tidak merujuk sumber resmi, Tempo menukil pendapat Karen Young, akademisi dari American Enterprise Institute (AEI), mengutip dari Channel News Asia.

Katanya, Arab Saudi cukup bergantung pada sisi wisata religius untuk menutupi dampak dari penurunan harga minyak dunia. Dan kesalahan fatalnya, adalah data 18,3 juta jemaah yang datang untuk melakukan Umrah.

Padahal untuk laporan tahun 2018, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menginformasikan sebanyak 6.571.991 visa umrah yang telah dirilis pemerintah Arab Saudi. Data tahun berapa 18,3 juta yang dikutip Tempo?

BACA: Jemaah Umrah Indonesia Urutan ke-2 Terbanyak dalam 3 Bulan Terakhir

Analisa AEI tentang ketergantungan Saudi terhadap umrah dan haji adalah hal yang mengada-ada. Ini jelas tudingan, seakan-akan Saudi mengomersilkan kegiatan ibadah umat Islam tersebut.

Informasi ini, jelas bertolak belakang dengan fakta bahwa Arab Saudi sampai saat ini menghasilkan devisa negara hampir 80% dari penjualan minyaknya.

Bloomberg melaporkan bahwa Aramco, perusahaan minyak Arab Saudi, berhasil membukukan keuntungan sebesar 111 Milyar Dollar US pada tahun 2018. Atau setara dengan total keuntungan 3 perusahaan raksasa Amerika jika digabungkan; Apple, Google dan Exxon Mobile.

Di semester pertama 2019 ini, keuntungan bersih Aramco mencapai 49.6 milyar USD, dengan produksi 10 juta barel setiap harinya sama dengan tahun sebelumnya.

Meskipun terjadi penurunan harga minyak dunia, Kepala Eksekutif Saudi Aramco, Amin Al Nasser optimis: “Terlepas dari penurunan harga minyak selama paruh pertama 2019, kami akan terus mencapai laba yang besar.”

Lihat juga laporan Bank Dunia, surplus neraca perdagangan Arab Saudi. Nilai ekspornya mencapai USD 294 miliyar, sedangkan nilai impornya hanya USD 135 milyar, tidak mencapai setengah nilai ekspornya.

Trade growth Arab Saudi tumbuh hampir 16%, dibandingkan pertumbuhan ekonomi dunia hanya 3,5%. GDP Arab Saudi juga hampir mencari USD 800 miliyar.

Jadi, yang menuduh umrah atau haji, jika ditunda akan menjadi pukulan yang telak dan menggangu Arab Saudi, hanya karangan Karen, yang dikutip mentah-mentah oleh Tempo. aboefakhri

• 

•