Saleh Al-Turki, Walikota Jeddah, mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah untuk menghapus pemukiman kumuh di kota Jeddah tidak hanya menargetkan estetika dan tata letak kota, tetapi juga bertujuan untuk memberantas sarang-sarang korupsi, yang melaluinya segala macam pelanggaran dipraktikkan.

Hal ini disampaikan Al-Turki dalam wawancara program “Al-Mawqif” di stasiun televisi Saudi. Menurutnya wilayah tersebut banyak dihuni dan dikelolah oleh warga non Saudi, selain terdapat akumulasi pekerja yang sebagian besar adalah pelanggar peraturan kependudukan.

Al-Turki menambahkan bahwa Jeddah saat ini memiliki sekitar 240 juta meter persegi daerah kumuh, termasuk 64 distrik dan hanya memiliki kurang dari 25 juta meter persegi dengan akta tanahnya resmi.

Dijelaskannya, sebanyak 34 distrik akan dirombak seluruhnya, sedangkan distrik lainnya akan ditata ulang secara menyeluruh. “Beberapa distrik ini tidak bisa dijangkau oleh aparat keamanan kecuali dengan susah payah,” ujarnya.

Dalam penjelasannya di acara televisi tersebut, Al-Turki meyakinkan warga yang memiliki properti di lingkungan yang digusur, pemerintah atas nama Khadimul Haramain dan Putra Mahkota menjamin kompensasi kepada semua orang sesuai yang pantas didapatkan.

Dia menekankan bahwa otoritas yang bertanggung jawab menerima instruksi langsung untuk memfasilitasi prosedur melalui portal elektronik dan mempercepat proses kompensasi. Bagi yang memiliki bukti kepemilikan yang lama, tidak harus mengubahnya menjadi elektronik di sistem portal kementerian.[]

Sumber: sabq