Arab Saudi memulai fase pertama pencatatan faktur secara elektronik pada 4 Desember 2021, untuk semua pelaku usaha yang terdaftar dalam Value Added Tax (VAT) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap pelaku usaha yang dikenai PPN harus menerbitkan e-billing, yaitu faktur pajak elektronik.

Program e-invoicing ini dalam rangka memerangi perdagangan terselubung, mengawasi transaksi jual beli secara elektronik dan terintegrasi, serta melindungi hak-hak konsumen.

Faktur elektronik merubah proses semua institusi, perusahaan, dan bisnis secara online dan mengikis segala jenis manipulasi faktur manual.

Sejak bulan Agustus lalu, Arab Saudi telah mencanangkan satu proyek “Fatoorah” (e-faktur) dalam dua bagian. Proyek “Fatoorah” diproyeksikan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perekonomian Saudi, mengurangi transaksi perdagangan terselubung dan mendorong persaingan yang sehat.

Tahap Pertama Electronic Billing

Fase pertama e-faktur mulai berlaku pada 4 Desember 2021, menandai berakhirnya penggunaan dan penerbitan faktur dengan tulisan tangan, termasuk yang ditulis menggunakan aplikasi komputer yang dapat diedit.

Dalam tahap ini diharuskan menerbitkan dan menyimpan faktur dengan fitur yang disederhanakan, seperti kode QR, nomor seri yang mengidentifikasi dan menyederhanakan pajak, nomor PPN pembeli untuk faktur pajak, dan alamat faktur, sesuai dengan jenisnya.

Di antara yang harus tercantum dalam e-billin ini adalah nama perusahaan penjual, nomor registrasi PPN, tanggal dan waktu invoice, total PPN, dan total harga harus dicantumkan pada e-faktur.

Tahap Kedua Electronic Billing

E-Billing diterapkan untuk semua wajib pajak yang dikenakan sistem PPN di tahap kedua, yang akan dimulai pada Januari 2023. Otoritas Zakat, Pajak, dan Bea Cukai akan mengumumkan semua kriteria penagihan elektronik selama masa tahap pertama.