RIYADH — Arab Saudi pada Rabu (13/8) mengecam keras pernyataan perdana menteri pemerintahan pendudukan Israel terkait apa yang disebut sebagai “Visi Israel Raya.”

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri menegaskan penolakan mutlak Kerajaan terhadap rencana pemukiman dan ekspansi yang dijalankan otoritas pendudukan Israel. Saudi kembali menegaskan hak historis dan legal rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat di tanah mereka sendiri, sesuai hukum internasional yang berlaku.

Kerajaan juga memperingatkan komunitas internasional terhadap pelanggaran terang-terangan yang terus dilakukan oleh pihak pendudukan Israel. Pelanggaran ini dinilai merusak fondasi legitimasi internasional, secara nyata melanggar kedaulatan negara-negara, serta mengancam perdamaian dan keamanan regional maupun global.

Reaksi Liga Arab

Liga Negara Arab mengutuk keras pernyataan perdana menteri Israel tersebut, menilainya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara-negara Arab dan upaya merusak keamanan serta stabilitas kawasan.

Sekretariat Jenderal Liga Arab menegaskan bahwa pernyataan itu merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional Arab, pelanggaran hukum internasional, serta mencerminkan ambisi ekspansionis yang tidak dapat diterima. Liga Arab mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan tegas terhadap pernyataan ekstrem tersebut.

Respons Dewan Kerjasama Teluk (GCC)

Sekretaris Jenderal GCC, Jassim Mohammed Al-Budaiwi, mengecam keras pernyataan itu, menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap Piagam PBB dan hukum internasional, serta serangan terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah negara-negara Arab. Ia menegaskan bahwa GCC menolak sepenuhnya setiap upaya yang merongrong kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah negara Arab.

Kecaman dari Palestina

Kepresidenan Palestina juga mengecam pernyataan tersebut, menilainya bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional. Palestina menegaskan bahwa pernyataan tersebut mengabaikan hak-hak sah rakyat Palestina yang telah diakui secara internasional, dan menegaskan penolakan terhadap segala bentuk pemindahan paksa atau pelanggaran terhadap kedaulatan negara Arab lainnya.

Pernyataan Liga Muslim Dunia

Liga Muslim Dunia, melalui Sekretaris Jenderal Sheikh Mohammed bin Abdul Karim Al-Issa, mengecam keras pernyataan itu, menyebutnya sebagai bentuk pelanggaran terang-terangan yang dilakukan oleh pemerintahan ekstremis. Liga Muslim Dunia menilai pernyataan tersebut sebagai ancaman serius bagi stabilitas kawasan dan rintangan besar bagi tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.

Sikap Mesir

Mesir turut mengecam pernyataan tersebut dan menuntut klarifikasi resmi dari pihak Israel. Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskan bahwa sikap itu bertentangan dengan upaya perdamaian di Timur Tengah dan berpotensi memicu ketidakstabilan. Mesir menegaskan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui negosiasi, penghentian perang di Gaza, dan pembentukan negara Palestina merdeka dengan ibu kota di Yerusalem Timur, sesuai garis batas 4 Juni 1967.[Zein R]

Sumber: sg mubasher