Dalam sebuah wawancara dengan Al-Arabiya Business, Menteri Perkotaan dan Perumahan Saudi (setara dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR di Indonesia), Majid bin Abdullah Al-Huqail, menyatakan bahwa Visi Saudi 2030 menargetkan agar Riyadh menjadi salah satu dari 10 kota ekonomi terbesar di dunia.

Menurut Al-Huqail, Riyadh saat ini menyumbang sekitar 50% dari ekonomi non-minyak Kerajaan.

Riyadh terus tumbuh sebagai pusat daya tarik global, menjadi tuan rumah berbagai acara besar, dari kegiatan ekonomi, olahraga hingga pariwisata. Saat ini Riyadh tengah mempersiapkan diri menyambut Expo 2030 serta Piala Dunia 2034. Hal ini mendorong lonjakan permintaan properti, sementara pasokan justru terbatas.

Promo

Majid menegaskan bahwa kementeriannya kini memfokuskan usaha untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan tersebut dan memastikan Riyadh terus berkembang sebagai kota global unggulan dalam kualitas hidup dan pembangunan.

Salah satu solusi yang disampaikan adalah menerapkan sistem revisi biaya lahan kosong (white land fees), yang merupakan bagian dari empat arahan utama pemerintah. Keempat arahan tersebut mencakup:

1. Mencabut larangan sejumlah lahan di utara Riyadh yang sebelumnya dibekukan
2. Menerbitkan sistem revisi biaya lahan kosong
3. Menyusun regulasi hubungan antara pemilik dan penyewa, serta
4. Menyediakan lahan khusus untuk warga melalui pemerintah Kota Riyadh

Menurut Al-Huqail, keseimbangan di pasar properti berarti harmonisasi antara penawaran, permintaan, dan harga. Sistem biaya lahan yang baru ini diharapkan menciptakan transparansi, mendorong kepatuhan, dan menyelaraskan semua pihak terkait.

Sumber: ajel.sa