Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, menegaskan perlunya langkah tegas untuk menghentikan blokade Gaza serta memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk tanpa hambatan ke wilayah terkepung tersebut.

Dalam Sidang Luar Biasa ke-21 Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jeddah, Senin, Pangeran Faisal menyebut rakyat Palestina kini menghadapi penindasan paling keji dan genosida yang belum pernah terjadi, akibat agresi brutal Israel yang jelas melanggar hukum internasional.

Dia kembali mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terkait “Visi Israel Raya” dan mendesak dunia internasional menghentikan kejahatan pendudukan serta mencegah Israel melanjutkan kebijakan agresif, termasuk upaya menguasai Gaza dan memperluas proyek permukiman di wilayah Palestina.

Promo

Menurutnya, pelanggaran ini hanya akan menghalangi jalan menuju perdamaian dan memicu ketegangan regional maupun global. Pangeran Faisal menegaskan posisi konsisten Saudi mendukung penuh hak rakyat Palestina mendirikan negara merdeka berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Pangeran Faisal menekankan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan adil untuk mencapai stabilitas. Dia juga menyoroti kejahatan Israel terhadap warga sipil yang dibiarkan tanpa hukuman, yang merusak dasar perdamaian dan keamanan internasional. Dia menyerukan negara-negara yang masih ragu mengecam praktik itu agar mengubah sikap.

Pangeran Faisal menekankan semakin banyak negara kini mengakui Negara Palestina sebagai bukti kuatnya keyakinan internasional atas keadilan perjuangan tersebut. Selain itu, Dia mendesak dukungan bagi Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan lembaga kemanusiaan lain demi memastikan distribusi bantuan ke Gaza.

Dia juga menegaskan pentingnya mendukung Otoritas Palestina dalam proses reformasi dan memperkuat perannya sebagai wakil sah rakyat Palestina. Sejak Oktober 2023, Jalur Gaza berada di bawah pengepungan ketat, dengan Israel menghalangi masuknya truk bantuan dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan warga.

PBB dan badan internasional lainnya mengecam kebijakan ini sebagai “politik kelaparan” Israel terhadap Gaza.[Zein R]

Sumber: SG