Belgia mengumumkan niatnya untuk mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September ini. Menlu Maxime Prévot menegaskan keputusan itu lahir atas dasar kemanusiaan yang terdampak di Gaza serta dari pelanggaran berkelanjutan Israel terhadap hukum internasional dan hak asasi manusia.

“Kami tidak bermaksud menghukum rakyat Israel. Kami ingin menekan pemerintah dan gerakan Hamas agar menghormati hukum internasional dan kemanusiaan.” Ujar Prévot. Selain itu, pengakuan administratif akan selesai lewat dekrit kerajaan setelah Hamas membebaskan tahanan terakhir Israel dan menyerahkan kendali atas Gaza kepada otoritas sipil lokal.

Sanksi Tegas untuk Menekan

Belgia akan menerapkan sanksi ketat terhadap Israel. Dalam kebijakan impor, negara ini menolak semua produk yang berasal dari pemukiman ilegal. Pemerintah pun meninjau ulang kebijakan pengadaan barang dari perusahaan Israel. Layanan konsuler bagi warga Belgia di pemukiman ilegal bakal dibatasi.

Selain itu, otoritas Belgia dapat membuka penyelidikan yudisial dan membatasi penerbangan serta transit. Negara ini juga akan memasukkan dua menteri Israel dan sejumlah pemukim ekstremis ke dalam daftar “persona non grata.” Belanda dan Prancis telah mengambil langkah serupa dalam beberapa pekan terakhir.

Keterlibatan Deklarasi New York

Belgia ikut menandatangani “Deklarasi New York,” sebuah inisiatif bersama Arab Saudi dan Prancis. Deklarasi ini menawarkan kerangka lima belas bulan untuk solusi dua negara. Ia memuat langkah konkret yang terikat waktu dan tidak bisa dibatalkan.

Konferensi Juli lalu di New York sepakat mengakhiri perang di Gaza serta mencapai penyelesaian adil, damai, dan permanen. Para peserta menekankan pentingnya membangun masa depan yang lebih baik bagi Palestina, Israel, dan seluruh wilayah.

Dorongan ke Level Uni Eropa

Di forum Uni Eropa, Belgia mendorong penangguhan kemitraan dengan Israel, termasuk penghentian perjanjian asosiasi dan program riset bersama. Belgia memerlukan suara mayoritas di Dewan untuk mewujudkan hal ini. Meskipun demikian, beberapa negara anggota masih menolak langkah tersebut. Mereka menilai tekanan ekonomi terlalu drastis dan bisa memecah solidaritas Eropa.

Komitmen Rekonstruksi dan Perlawanan Terhadap Antisemitisme

Belgia siap mengambil peran besar dalam rekonstruksi Palestina. Pemerintah juga akan meluncurkan inisiatif baru untuk memerangi antisemitisme secara serius. Prévot menegaskan bahwa semua tindakan ini bertujuan meminta pertanggungjawaban pemerintahan Netanyahu atas ofensif di Gaza.

Belgia menegaskan pula bahwa langkah-langkah tersebut tidak menarget warga Yahudi secara sewenang-wenang.

Konteks Global dan Dampak Diplomatik

Langkah Belgia mengikuti jejak Prancis, Australia, Kanada, dan Inggris yang akan mengakui Palestina di PBB. Mereka bersatu menekan Israel agar menghentikan perang di Gaza dan mengakhiri krisis kemanusiaan.

Hingga April, 147 negara—75 persen anggota PBB—telah mengakui kemerdekaan Palestina. Belgia berharap keputusan ini memperkuat tekanan internasional dan memicu diskusi lebih luas mengenai solusi dua negara.

Peran Strategis Arab Saudi

Secara khusus, Arab Saudi memainkan peran kunci dalam menggalang dukungan global bagi kemerdekaan Palestina. Sebagai salah satu pemrakarsa Deklarasi New York bersama Prancis, Riyadh telah memobilisasi negara-negara Arab dan Islam untuk menekan penghentian konflik serta membuka jalan dialog dua negara.

Selain itu, Saudi menyiapkan paket bantuan rekonstruksi untuk Gaza dan memfasilitasi pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin Palestina dan negara-negara kawasan. Kontribusi diplomasi Riyadh tidak hanya membangkitkan harapan baru bagi rakyat Palestina, tetapi juga menegaskan posisi Arab Saudi sebagai inisiator perdamaian di Timur Tengah. [Muhammad Wildan Zidan]

Sumber: Asharq