Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa posisi Kerajaan Arab Saudi terkait pembentukan negara Palestina adalah posisi yang tegas dan tidak tergoyahkan. Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi telah menegaskan posisi ini dengan cara yang jelas dan eksplisit yang tidak memungkinkan adanya interpretasi apa pun dalam keadaan apa pun.
Pernyataan resmi dan penting dari Kerajaan Arab Saudi kembali menegaskan bahwa pendiriannya terhadap pembentukan negara Palestina adalah pendirian yang tegas, teguh, dan tidak tergoyahkan, dan pendirian yang tegas ini tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar lagi.
Berikut resmi dan penting pernyataan lengkap yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi:
Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa posisi Kerajaan Arab Saudi terhadap pembentukan negara Palestina adalah posisi yang tegas dan tidak tergoyahkan.
Yang Mulia Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Putra Mahkota dan Perdana Menteri – semoga Allah melindunginya – menegaskan posisi ini dengan cara yang jelas dan eksplisit yang tidak memungkinkan adanya interpretasi apapun dalam keadaan apapun selama pidato yang disampaikan Yang Mulia pada pembukaan tahun pertama sesi kesembilan Dewan Syura pada tanggal 15 Rabi` al-Awwal 1446 H yang bertepatan dengan 18 September 2024 M.
Yang Mulia menekankan bahwa Kerajaan Arab Saudi tidak akan menghentikan kerja kerasnya untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan bahwa Kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa itu.
Yang Mulia – semoga Allah melindunginya – juga menyampaikan sikap tegas ini selama pertemuan puncak luar biasa Arab-Islam yang diselenggarakan di Riyadh pada tanggal 9 Jumada Al-Awwal 1446 H yang bertepatan dengan 11 November 2024 M, di mana Yang Mulia menekankan kelanjutan upaya untuk mendirikan negara Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan tuntutan untuk diakhirinya pendudukan Israel atas wilayah Palestina.
Yang Mulia mendesak lebih banyak negara yang cinta damai untuk mengakui Negara Palestina dan pentingnya memobilisasi masyarakat internasional untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina, sebagaimana diungkapkan dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menganggap Palestina memenuhi syarat untuk menjadi anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kerajaan Arab Saudi juga menegaskan deklarasi sebelumnya mengenai penolakan mutlaknya terhadap pelanggaran apa pun terhadap hak-hak sah rakyat Palestina, baik melalui kebijakan pemukiman Israel, aneksasi tanah Palestina, atau upaya mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka.
Kewajiban masyarakat internasional saat ini adalah berupaya meringankan penderitaan manusia yang parah yang dialami rakyat Palestina, karena mereka akan tetap berpegang teguh pada tanah mereka dan tidak akan beranjak darinya.
Kerajaan menegaskan bahwa posisi tegas ini tidak dapat dinegosiasikan atau ditawar lagi, dan bahwa perdamaian yang abadi dan adil tidak dapat dicapai tanpa rakyat Palestina memperoleh hak-hak sah mereka sesuai dengan resolusi legitimasi internasional, dan ini adalah apa yang sebelumnya telah dijelaskan kepada pemerintahan AS sebelumnya dan saat ini.[]
