Umrah Plus September oleh: Umrah Plus September
promo: Umrah Plus September

30 Pegawai Pemerintah Saudi Terjerat Kasus Haji Tanpa Izin

30 Pegawai Pemerintah Saudi Terjerat Kasus Haji Tanpa Izin

Otoritas Pengawasan dan Anti-Korupsi Arab Saudi (Nazaha) mengumumkan penangkapan terhadap 30 pegawai pemerintah yang diduga terlibat dalam memfasilitasi pelaksanaan ibadah Haji secara ilegal. Para pegawai tersebut dituduh membantu warga negara Saudi maupun penduduk asing untuk menunaikan Haji tanpa izin resmi dengan cara melewati pos pemeriksaan keamanan.

Menurut keterangan resmi, mereka yang ditangkap berasal dari berbagai instansi pemerintah, yaitu:

  • 26 pegawai dari Kementerian Dalam Negeri
  • 2 pegawai dari Kementerian Pertahanan
  • 1 pegawai dari Kementerian Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan
  • 1 pegawai dari Otoritas Pengawasan dan Anti-Korupsi (Nazaha)

Kasus ini mencuat di tengah perhatian ketat pemerintah Saudi terhadap penyelenggaraan Haji, yang setiap tahunnya diatur dengan regulasi ketat demi menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan jemaah. Pemeriksaan di pos keamanan menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan hanya jemaah berizin resmi yang dapat memasuki wilayah suci Makkah selama musim Haji.

Bilboard News Detail
Promo

Selain kasus utama ini, Nazaha juga mengungkap sejumlah pelanggaran lain:

  • Mantan pegawai universitas menggelapkan dana SR100.800 dari rekening universitas.
  • Bintara Direktorat Jenderal Paspor menerima uang ilegal untuk memperpanjang visa kerja sementara.
  • Pegawai balai kota menerima uang untuk membatalkan pelanggaran terhadap peraturan kota.
  • Ekspatriat mencoba menyuap pegawai Nazaha di bandara untuk mengeluarkan kiriman tembakau yang disita.
  • Bintara Direktorat Jenderal Pertahanan Sipil menerima uang untuk menutup mata atas pelanggaran dan memperpanjang izin.
  • Pegawai balai kota lain menerima SR17.000 untuk memfasilitasi pembangunan properti tanpa sertifikat tanah dan sambungan listrik.
  • Pegawai dan panitera pengadilan pidana menerima uang untuk mengurus perkara klien dan memberikan informasi.
  • Bintara kepolisian menggunakan pelat nomor yang disita untuk mobil pribadinya dan melakukan pelanggaran lalu lintas.
  • Pegawai Perusahaan Air Nasional menerima uang untuk membocorkan data pelanggan yang mengeluhkan kebocoran air.

Nazaha menegaskan akan terus memantau dan menangkap siapa pun yang menggelapkan dana publik, menyalahgunakan jabatan, atau merugikan kepentingan umum, bahkan setelah mereka tidak lagi menjabat. Otoritas ini memperingatkan bahwa setiap pelanggaran terhadap peraturan Haji akan ditindak tegas sesuai undang-undang yang berlaku. [Zein R]

Sumber: @Saudinews50 sg