Pada tahun ini, Kerajaan Arab Saudi menghadiri pekan tingkat tinggi Sidang Umum PBB di New York sambil membawa pesan yang jelas: membela perdamaian dan keadilan.

Menteri Luar Negeri Pangeran Faishal bin Farhan bin Abdullah menegaskan bahwa negeri itu meneruskan perjalanan historisnya mendukung perdamaian dan dialog sejak masa Raja pendiri Abdul Aziz Al Saud hingga kini di bawah kepemimpinan Raja Salman dan Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman. Dia menekankan bahwa agenda mereka mencerminkan komitmen lama Saudi terhadap Piagam PBB.

Peran bersejarah dalam menegakkan perdamaian

Sejak berdirinya, Arab Saudi termasuk di antara negara yang menandatangani Piagam PBB pada 26 Juni 1945 di San Francisco. Pangeran Faishal bin Abdul Aziz memimpin delegasi Saudi saat itu, yang kemudian menjadi raja. Sejak itu, kerajaan memainkan peran sentral dalam meredakan konflik melalui diplomasi seimbang. Lebih lanjut, pengalaman inilah yang menjadikan Saudi salah satu penengah internasional yang terpercaya di dunia.

Komitmen terhadap prinsip internasional

Menteri luar negeri menegaskan bahwa kerajaan berupaya menerjemahkan Piagam PBB ke dalam tindakan nyata. Riyadh aktif menegakkan hukum internasional serta menjaga keamanan dan perdamaian global.

Di samping itu, Riyadh mendukung kerja multilateral di berbagai bidang, sebuah pendekatan yang memperkuat posisinya sebagai kekuatan diplomatik. Komitmen semacam ini sejalan dengan kontribusi finansial dan kemanusiaan Saudi untuk badan‑badan PBB.

Prioritas bagi Palestina

Menyangkut isu Palestina, menteri menegaskan bahwa perkara ini menempati tempat istimewa dalam prioritas politik luar negeri Saudi. Kerajaan berjuang mengakhiri penderitaan rakyat Palestina dan memutus rantai kekerasan yang berulang.

Selain itu, Riyadh menegaskan komitmennya terhadap solusi yang adil. Solusi ini bermula dari terwujudnya negara Palestina merdeka dan berujung pada perdamaian komprehensif serta berkelanjutan di kawasan.

Keseimbangan strategis dan kekuatan diplomatik

Partisipasi aktif Arab Saudi di forum internasional menunjukkan kemampuannya menyeimbangkan berbagai kekuatan global dan regional. Dengan dukungan terhadap solusi damai dan dialog konstruktif, kerajaan tampil sebagai kekuatan diplomatik yang mengupayakan stabilitas dunia. Misalnya, Riyadh memimpin bersama konferensi “Deklarasi New York” yang mengusung solusi dua negara.

Konferensi ini menghasilkan deklarasi yang diadopsi oleh 142 negara anggota dalam Sidang Umum PBB. Dokumen tersebut memuat langkah konkret, terukur dan tak dapat dibalik untuk mewujudkan negara Palestina merdeka. Deklarasi itu juga menyerukan gencatan senjata, pembebasan sandera, pembentukan negara Palestina yang layak dan normalisasi antara Israel serta negara‑negara Arab.

Di tengah tantangan besar, peran Arab Saudi tetap penting untuk memperkuat kerja sama global. Kerajaan berupaya mencapai tujuan bersama PBB: melayani kepentingan rakyat dan membangun masa depan yang aman dan stabil bagi semua. Dengan jalur diplomasi yang berorientasi perdamaian, Saudi menyampaikan pesan kuat bahwa keadilan dan dialog harus menjadi dasar hubungan internasional. [Muhammad Wildan Zidan]

Sumber: News50