Penyelenggaraan konferensi internasional untuk penyelesaian isu palestina dan implementasi solusi dua negara secara Damai di kota New York, merupakan hasil luar biasa dari upaya politik yang telah dan sedang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi. Semua ini demi tujuan mulia: mewujudkan berdirinya negara Palestina yang berdaulat penuh dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Dr. Ibrahim An Nahhas, Anggota Majlis Syura Arab Saudi

Setelah 100 tahun upaya politik yang tak kenal lelah dan terus digencarkan oleh Kerajaan Arab Saudi demi terwujudnya negara Palestina yang diakui oleh komunitas internasional, kini hasil gemilang mulai terpancar.

Kerajaan berhasil meraih pengakuan internasional terhadap Negara Palestina yang merdeka dari hampir 150 negara di seluruh penjuru dunia, termasuk negara-negara Eropa dengan kedudukan internasional yang signifikan.

Memang, sejak era Raja Pendiri Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Faisal Al Saud -semoga Allah merahmatinya- Kerajaan Arab Saudi telah mengambil alih peran pembela hak-hak historis dan sah rakyat Palestina, serta hak mereka untuk mendirikan negara merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

Ini terjadi bahkan ketika Palestina masih di bawah Mandat Inggris, sebuah fakta yang dibuktikan oleh dokumen-dokumen sejarah. Salah satunya adalah apa yang diungkapkan dalam film dokumenter “Palestina.. Lilin yang Tak Pernah Padam” yang diluncurkan oleh King Abdulaziz Foundation for Research and Archives sebagai bagian dari materi dokumentasinya melalui platform media sosial, dan diterbitkan SPA pada 3 Juni 2021 dan 8 Juni 2021.

Berita tersebut menyatakan: “King Abdulaziz Foundation for Research and Archives menyiarkan bagian kedua dari koleksi dokumenter mereka ‘Palestina.. Lilin yang Tak Pernah Padam’ yang disiapkan untuk menjelaskan hubungan abadi antara Kerajaan Arab Saudi dan Palestina, serta keselarasan politik antara isu Yerusalem dan isu-isu politik internasional dalam agenda diplomatik Saudi.

Bagian ini, yang dipublikasikan di kanal YouTube dan platform lainnya, mengungkap akar keterikatan spiritual dan politik ini yang kembali ke era Raja Abdul Aziz, ketika Mufti Yerusalem pada tahun 1936 mengirim surat kepadanya meminta bantuan dan dukungan. Raja Abdulaziz kala itu menjawab bahwa Palestina: ‘Adalah pupil mataku, tidak bisa diserahkan.’

Materi sejarah tersebut juga mencakup dokumen fotografi, dan surat yang dikirim oleh Raja Abdul Aziz kepada Presiden Amerika Franklin Roosevelt bertanggal Maret 1945 yang menegaskan hasil pertemuan antara keduanya di lokasi Bitter Lakes beberapa bulan sebelumnya, dan apa yang terkandung dalam surat resminya.

Melanjutkan pendekatan Arab dan Islam yang otentik, serta berpegang pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip luhur yang telah diletakkan oleh pendiri Saudi dalam mendukung isu Palestina dan dukungannya yang luar biasa terhadap hak-hak rakyat Palestina yang mulia, Kerajaan Arab Saudi di era gemilang saat ini, di bawah kepemimpinan Khadimul Haramain, Raja Salman dan Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman, terus menjalankan kebijakan-kebijakan mulia dalam membela hak-hak sah rakyat Palestina dan mendukung tuntutan sah mereka untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan resolusi internasional.

Kebijakan Kerajaan Arab Saudi ini kembali ditegaskan selama sesi pembukaan KTT Arab ke-29 yang diselenggarakan di kota Dhahran, dan diberitakan oleh SPA dalam beritanya pada 15 April 2018, yang menyatakan:

“Khadimul Haramain Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud -semoga Allah melindunginya- mengumumkan penamaan KTT tersebut sebagai (KTT Yerusalem), dan beliau berkata: ‘Hendaknya yang jauh dan dekat mengetahui bahwa Palestina dan rakyatnya ada di sanubari orang Arab dan Muslim.’

Raja Salman juga mengumumkan sumbangan Kerajaan Arab Saudi sebesar 150 juta dolar untuk program dukungan wakaf Islam di Yerusalem. Dan beliau mengumumkan sumbangan Kerajaan sebesar 50 juta dolar kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East – UNRWA).”

Sebagai penegasan kepada seluruh dunia akan kekuatan dan keteguhan kebijakan Kerajaan Arab Saudi terhadap isu Palestina, serta dukungan terhadap hak-hak sah rakyat Palestina, agar mereka dapat mendirikan negara merdeka, datanglah statemen Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman selama pembukaan Sidang Pertama dari Periode Kesembilan Dewan Syura, atas nama Khadimul Haramain.

Kata-kata mulia yang terkandung dalam pidato Putra Mahkota, yang disiarkan oleh SPA pada 18 September 2024, adalah langsung, jelas, dan lugas. Isinya menyatakan:

“Isu Palestina menduduki perhatian utama negara, dan kami kembali menegaskan penolakan serta kecaman keras Kerajaan terhadap kejahatan otoritas pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina, yang mengabaikan hukum internasional dan kemanusiaan dalam babak penderitaan baru yang pahit.

Kerajaan tidak akan berhenti dalam upaya gigihnya demi terwujudnya negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan kami menegaskan bahwa Kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa hal itu.

Kami menyampaikan terima kasih kepada negara-negara yang telah mengakui Negara Palestina sebagai perwujudan legitimasi internasional, dan kami mendesak negara-negara lain untuk mengambil langkah serupa.”

Pada saat sikap-sikap mulia dan kata-kata luhur ini mencerminkan pendekatan yang teguh dan kokoh dari kebijakan Kerajaan Arab Saudi dalam membela isu Palestina dan mendukung hak-hak rakyat Palestina selama seratus tahun terakhir, upaya politik yang kolosal yang telah dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi ini telah membuahkan hasil yang luar biasa bagi isu Palestina.

Salah satunya adalah keberhasilan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam memperoleh sikap positif dari Prancis demi mendukung hak-hak sah Palestina hingga pengakuannya terhadap Negara Palestina.

Hal ini juga diindikasikan oleh berita yang disiarkan oleh France 24 pada 20 Maret 2025, yang menyatakan: “Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dan Putra Mahkota Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman, selama panggilan telepon yang berlangsung pada hari Rabu, mengutuk dimulainya kembali serangan Israel ke Jalur Gaza.

Dan menegaskan perlunya kembali ke gencatan senjata, pada saat kedua belah pihak mengumumkan kepemimpinan bersama mereka dalam konferensi yang bertujuan mendukung solusi dua negara dan menghidupkan kembali cakrawala politik antara Israel dan Palestina.”

Setelah empat bulan komunikasi konstruktif antara pemimpin Saudi dan Prancis demi pengakuan Negara Palestina, Presiden Prancis mengumumkan niat negaranya untuk mengakui Negara Palestina merdeka.

Kerajaan Arab Saudi menyambut baik keputusan Presiden Prancis melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri pada 25 Juli 2025, yang menyatakan:

“Kementerian Luar Negeri menyampaikan sambutan Kerajaan Arab Saudi atas pengumuman Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron tentang niat negaranya untuk mengakui Negara Palestina.

Kerajaan memuji keputusan historis ini yang menegaskan konsensus masyarakat internasional tentang hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, dan mendirikan negara merdeka mereka di atas batas tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Menekankan pentingnya bagi negara-negara untuk terus mengambil langkah-langkah yang berkontribusi pada penegakan keputusan internasional dan memperkuat kepatuhan terhadap hukum internasional, dan Kerajaan kembali menyerukan kepada negara-negara lain yang belum mengakui, untuk mengambil langkah-langkah positif dan sikap serius yang mendukung perdamaian dan hak-hak rakyat Palestina yang bersaudara.”

Meskipun langkah-langkah politik yang telah dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi terhadap isu Palestina ini memiliki arti penting bagi pengakuan internasional terhadap Negara Palestina yang merdeka, namun tujuan mulia dan cita-cita akhir yang ingin dicapai oleh kebijakan Kerajaan Arab Saudi adalah pendirian negara Palestina yang merdeka yang penuh kedaulatan dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya sesuai dengan resolusi internasional.

Ya, tujuan-tujuan mulia dan cita-cita luhur yang ingin dicapai oleh Kerajaan Arab Saudi ini sedang dalam perjalanan menuju realisasi -dengan izin Allah- melalui kelanjutan kerja sama politik dan diplomatik dengan semua pihak di komunitas internasional.

Salah satunya adalah upaya Kerajaan Arab Saudi untuk menyelenggarakan Konferensi Internasional untuk solusi dua negara, yang disebutkan oleh Kantor Berita dan Informasi Palestina WAFA pada 28 Juli 2025, yang menyatakan:

“Pekerjaan konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian isu Palestina dengan solusi damai dan implementasi solusi dua Negara akan dimulai di kota New York, dengan kepemimpinan bersama antara Kerajaan Arab Saudi dan Prancis.

Konferensi ini, yang berlangsung hingga 30 Juli, diikuti oleh sejumlah besar negara anggota PBB, organisasi internasional dan regional, badan-badan khusus PBB, dan organisasi masyarakat sipil.

Konferensi ini, sesuai dengan nota konsep yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara, bertujuan untuk memobilisasi momentum bagi isu Palestina melalui pembangunan inisiatif nasional, regional, dan internasional, serta pengadopsian langkah-langkah konkret untuk meningkatkan penghormatan terhadap hukum internasional dan mendorong perdamaian yang adil, permanen, dan komprehensif yang menjamin keamanan bagi semua.

Konferensi ini merupakan platform untuk menegaskan kembali dukungan internasional terhadap solusi dua negara dan merencanakan serta mengkoordinasikan implementasi solusi dan tujuan utama yaitu mengakhiri pendudukan dan mewujudkan berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan dan Inisiatif Perdamaian Arab.”

Sebagai penutup, penting untuk dikatakan bahwa penyelenggaraan konferensi internasional untuk penyelesaian isu Palestina dan implementasi solusi dua negara secara damai di kota New York, merupakan hasil luar biasa dari upaya politik kolosal yang telah dan sedang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi demi terwujudnya negara Palestina yang berdaulat penuh dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Ya, seratus tahun yang telah dicurahkan Kerajaan Arab Saudi dalam membela hak-hak sah rakyat Palestina, dan seratus tahun yang telah didedikasikan Kerajaan Arab Saudi untuk mendukung, membantu, dan mengadvokasi hak Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka sesuai dengan resolusi internasional, telah menghasilkan pengakuan dari hampir 150 negara, dan akan membuahkan negara Palestina yang berdaulat penuh di masa depan yang dekat. [Muhammad Wildan Zidan]

Sumber: Alriyadh